JAKARTA— Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan akan memberikan rekomendasi respon kebijakan kenaikan utang luar negeri swasta kepada pemerintah sebelum 2012 berakhir. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan FKSSK telah menjadwalkan rapat untuk membahas beberapa isu mengenai stabilitas perekonomian yang telah dibicarakan pada tingkat deputi. Hasil rapat tim tersebut akan berbentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri terkait sebelum akhir tahun. “Sebelum akhir tahun akan ada rekomendasi dari tim itu ke tingkat menteri, antara lain mengenai utang swasta juga termasuk yang lain,” ujarnya, Kamis (13/12). Dia mengatakan respon berdasarkan rekomendasi FKSSK adalah langkah selanjutnya jika belum ada perubahan setelah peringatan pemerintah mengenai kenaikan pinjaman luar negeri swasta kepada dunia usaha. Menkeu sebelumnya (12/12) mengatakan peningkatan utang luar negeri swasta sudah tidak wajar karena telah mendongkrak rasio pembayaran utang luar negeri Indonesia (debt service ratio) ke atas 30%. “Kita khawatir kalau tidak dikelola, swasta tidak hati-hati itu bisa buat kreditur berubah pada saat terjadi shock,” katanya. Risiko utang swasta, jelas Agus, terdiri dari ketidaksesuaian antara nilai tukar, jangka waktu pinjaman, dan tingkat suku bunga. Rasio pembayaran utang luar negeri Indonesia pada kuartal III/2012 adalah 34,7% atau jauh lebih tinggi dari rasio 19,8% pada 2010 dan rasio 21,7% pada 2011. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (Persero) Destry Damayanti mengatakan pemerintah harus mengawasi sektor industri tujuan aliran pinjaman luar negeri swasta. Dia menggarisbawahi perbedaan antara sektor usaha perusahaan debitur utang luar negeri swasta pertambangan/perkebunan yang meraih pendapatan dalam bentuk mata uang asing dan manufaktur yang pendapatannya rupiah. “Industri manufaktur pasarnya di pasar domestik. Mereka pinjam dalam dolar tapi pendapatannya rupiah. Ada currency risk,” katanya. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
