PROYEKSI EKONOMI 2013: Dampak ekonomi pembangunan infrastruktur butuh waktu

JAKARTA--Investasi infrastruktur tidak bisa langsung memperlihatkan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi.Armida S. Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan percepatan investasi infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini memerlukan jeda waktu tertentu untuk memberikan dampak kepada efisiensi ekonomi."Untuk mencerminkan investasi yang semakin efisien, investasi di sektor infrastruktur itu ada lag timenya," katanya seusai acara Sarasehan Ekonomi: Menyusun Ulang Pembangunan Ekonomi Indonesia 2012, Rabu (12/12).Oleh karena itu, dia meyakini bahwa ke depannya ekonomi Indonesia akan semakin efisien dengan perbaikan sarana infrastruktur yang sedang diupayakan oleh pemerintah.Selain perbaikan infrastruktur, Armida juga mengklaim bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan debottlenecking regulasi"Debottlenecking regulasi nantinya akan memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk berinvestasi di sini," ujarnya.Kepastian regulasi tersebut, sambungnya, juga harus disertai dengan kepastian regulasi mengenai upah buruh yang sekarangsedang menjadi polemik aktual Indonesia.Lebih lanjut, dia mengatakan produktivitas dalam negeri juga perlu ditingkatkan agar investasi dapat memberikan output yang lebih besar dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas ini, imbuhnya, berkaitan erat dengan upaya debottlenecking regulasi dan perbaikan infrastruktur."Jadi sebetulnya ruangnya masih banyak [untuk meningkatkan produktivitas]," katanya.Sebelumnya, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menilai bahwa ekonomi Indonesia masih belum efisien. Inefisiensi ekonomi tersebut tercermin dari level Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang sebesar 5,2%.Hal itu berarti Indonesia membutuhkan investasi sebesar 5,2% terhadap PDB untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. KEN menilai inefisiensi itu timbul karena infrastruktur Indonesia yang belum mendukung iklim investasi yang kondusif dan rumitnya sistem birokrasi dalam negeri. (c26/Bsi)