JAKARTA: Permintaan Pertamina untuk menunda pembayaran dividen berisiko menurunkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang pada 2012 dan 2013 ditargetkan Rp334,6 triliun dan Rp332,2 triliun.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut berkontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk dividen. Pada APBN-P 2012, setoran laba BUMN ditargetkan Rp30,8 triliun dan meningkat menjadi Rp33,5 triliun pada 2013."Kalau ada satu BUMN yang mau mengurangi pembayaran dividen, silakan di bicarakan dengan Kementerian BUMN. Nanti BUMN bicara dengan kami," ujarnya kepada Bisnis, Selasa malam (11/12/2012).Agus menegaskan setoran dividen adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena telah tertuang dalam APBN sebagai dokumen anggaran."Anggaran adalah anggaran, harus dicapai," katanya.Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan permintaan Pertamina untuk menunda pembayaran dividen berisiko mengurangi PNBP. Apalagi, di antara BUMN lainnya, setoran dividen Pertamina tercatat paling besar."Nanti PNBP-nya short. Dia [Pertamina] kan paling besar dividennya," ujarnya.Target setoran dividen Pertamina pada 2012 ditargetkan Rp7,2 triliun dan Rp9,4 triliun pada 2013.Menurut Bambang, pembayaran dividen tidak akan membuat Pertamina bangkrut, sekalipun BUMN itu harus menanggung overkuota konsumsi BBM bersubsidi."Pertamina itu kan menjalankan tugasnya tidak for free, tapi mendapatkan alfa, jadi sudah ada kompensasi. Itu [dividen] pengorbanan yang harus dilakukan dan perusahaannya tidak langsung bangkrut kan," tuturnya. (bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
