KUTA--Pemerintah meminta perusahaan plat merah tidak mengikuti tender pemerintah dengan pagu di bawah Rp25 miliar.
"Ini untuk memberdayakan pengusaha daerah dan muda," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Hipmi Economic Outlook 2013 di Kuta, Bali, Rabu (12/12/2012).
“Namun, tidak mungkin dengan saya mengeluarkan keputusan presiden (keppres). Jadi ini hanya imbauan moral untuk memajukan pengusaha daerah dan pengusaha muda,” kata SBY.
Kebijakan moral ini, lanjutnya, harus diikuti peran serta pemerintah daerah yang sedang menjalankan proyek dari pemerintah pusat di daerahnya. “Pemerintah daerah harus turut merealisasi kebijakan ini.”
Menanggapi kebijakan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan kebijakan di kementerian nantinya tidak berupa anjuran, tetapi lebih pada tekad. "Kalau anjuran terlalu lemah. Jadi untuk tender Rp25 miliar, perusahaan BUMN dipastikan tidak akan ikut. Ini bukan anjuran, tetapi lebih kepada tekad ," katanya seusai mengikuti rombongan Presiden SBY menghadiri agenda tahunan Hipmi itu.
Nantinya, papar Dahlan, dengan perusahaan BUMN tidak ikut serta dalam tender diharapkan pengusaha muda dan seluruh pengusaha daerah ikut mengerjakan seluruh proyek negara yang didanai APBN. “Pengusaha muda dan daerah harus diberikan ruang seperti instruksi presiden.”
Sebelumnya, Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari memaparkan sejumlah usulan kepada pemerintah guna mendorong dan mengoptimalkan wirausahawan muda. Adapun usulan itu adalah kepastian legalitas berusaha, akses permodalan dan akses pasar. “Sudah lama pengusaha pemula dan pengusaha yang berada di daerah terbentur masalah itu,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, Hipmi meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada pengusaha muda dengan menerapkan sejumlah regulasi, terutama kepastian usaha. “Legalitas usaha sangat penting untuk kami pengusaha pemula.”
Selain itu, paparnya, pemerintah juga harus terus memperbaiki regulasi terkait pembentukan badan usaha. “Agenda Outlook ini lebih difokuskan untuk mendorong setengah penduduk Indonesia dengan usia kerja di daerah maupun di pusat.”
Dalam agenda ini, Hipmi meminta pemerintah agar bersinergi dengan para pengusaha. Untuk itu, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha memberikan bukti nyata dan tindakan konkret untuk kelangsungan iklim usaha. (msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
