JAKARTA: Pemerintah mengakui anggaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang pada 2012 diproyeksi mencapai lebih dari Rp219 triliun dan mayoritas dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak, lebih baik dialihkan untuk transportasi publik.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah selalu menjadikan pengelolaan subsidi BBM sebagai prioritas.
Utamanya, untuk bisa mengelola subsidi agar bisa tepat sasaran dan bisa digunakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Bukankah lebih baik kalau seandainya jumlah anggaran subsidi BBM dikonversi untuk transportasi publik. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita bicarakan," kata Agus di DPR, Selasa (11/12/2012).
Agus juga mengakui harga jual BBM bersubsidi Rp4.500/liter yang terlalu rendah, membuat bahan bakar alternatif menjadi tidak kompetitif di mata pengguna kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil.
"Kita juga harus memahami bahwa BBM subsidi itu kalau dipakai kendaraan transportasi, sebetulnya terlalau murah. Akhirnya, semua menggunakan BBM bersubsidi," katanya. (ra)
