JAKARTA: Implementasi terhadap perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengalami deviasi sekitar 40%-50%.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ginandjar Kartasasmita mengatakan deviasi tersebut terjadi karena banyak perencanaan pemerintah yang tertuang dalam RKP mengalami perubahan ketika diimplementasikan.
“Antara perencanaan dengan pelaksanaan [deviasinya] 40%-50%. Perencanaannya begini, jadinya begitu. Di tengah jalannya berubah,” katanya hari ini Selasa (11/12/2012).
Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, mengharapkan perencanaan yang telah disepakati dalam RKP sebaiknya bisa tercermin di dalam APBN.
“Dari sisi perencanaan, kami tentunya ingin melihat apa yang sudah disepakati dalam RKP bisa terefleksi dalam APBN,” katanya.
Menurutnya, deviasi terhadap RKP bisa terjadi pada saat pembahasan susunan APBN. Bappenas, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan yang besar untuk mengawal konsistensi RKP saat dibahas di DPR.“Dalam konteks itu, Bappenas tidak lagi mempunyai suatu instrumen apabila ada perubahan [RKP] karena pembahasan di DPR,” katanya.
Lukita mengungkapkan perubahan itu masih bisa ditoleransi selama masih sejalan dengan tema prioritas pembangunan nasional dan pembahasan di Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di daerah.
Selain deviasi saat penyusunan APBN, tambah Lukita, deviasi juga dapat terjadi pada saat pengimplementasian di lapangan. Dia mencontohkan beberapa kasus yang bisa menyebabkan deviasi seperti pembintangan anggaran dan pelaksanaan beberapa proyek yang tertunda.
“Implementasi itu bisa saja ada [pos anggaran] yang dibintang sehingga tidak terlaksana, kemudian pelaksanaan [proyek yang] belum selesai karena pembebasan tanah yang belum selesai,” paparnya.Namun, Lukita tidak mengungkapkan RKP tahun anggaran mana yang mengalami deviasi implementasi terhadap perencanaan yang mencapai 40%-50% tersebut. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
