Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tak tepat rencana, rencana kerja pemerintah meleset 50%

JAKARTA: Implementasi terhadap perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengalami deviasi sekitar 40%-50%.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 11 Desember 2012  |  21:37 WIB

JAKARTA: Implementasi terhadap perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengalami deviasi sekitar 40%-50%.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ginandjar Kartasasmita mengatakan deviasi tersebut terjadi karena banyak perencanaan pemerintah yang tertuang dalam RKP mengalami perubahan ketika diimplementasikan.

“Antara perencanaan dengan pelaksanaan [deviasinya] 40%-50%. Perencanaannya begini, jadinya begitu. Di tengah jalannya berubah,” katanya hari ini Selasa (11/12/2012).

Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, mengharapkan perencanaan yang telah disepakati dalam RKP sebaiknya bisa tercermin di dalam APBN.

“Dari sisi perencanaan, kami tentunya ingin melihat apa yang sudah disepakati dalam RKP bisa terefleksi dalam APBN,” katanya.

Menurutnya, deviasi terhadap RKP bisa terjadi pada saat pembahasan susunan APBN. Bappenas, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan yang besar untuk mengawal konsistensi RKP saat dibahas di DPR.“Dalam konteks itu, Bappenas tidak lagi mempunyai suatu instrumen apabila ada perubahan [RKP] karena pembahasan di DPR,” katanya.

Lukita mengungkapkan perubahan itu masih bisa ditoleransi selama masih sejalan dengan tema prioritas pembangunan nasional dan pembahasan di Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di daerah.

Selain deviasi saat penyusunan APBN, tambah Lukita, deviasi juga dapat terjadi pada saat pengimplementasian di lapangan. Dia mencontohkan beberapa kasus yang bisa menyebabkan deviasi seperti pembintangan anggaran dan pelaksanaan beberapa proyek yang tertunda.

“Implementasi itu bisa saja ada [pos anggaran] yang dibintang sehingga tidak terlaksana, kemudian pelaksanaan [proyek yang] belum selesai karena pembebasan tanah yang belum selesai,” paparnya.Namun, Lukita tidak mengungkapkan RKP tahun anggaran mana yang mengalami deviasi implementasi terhadap perencanaan yang mencapai 40%-50% tersebut. (arh)

 

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Hedwi Prihatmoko

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top