JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemerintah lemah dalam pengendalian masalah ketenagakerjaan sehingga membuat iklim usaha tak lagi kondusif.
Hasanudin Rahman, Ketua Komite Hubungan Industrial Kadin Indonesia, menuturkan sebagai akibat dari kondisi ketenagakerjaan yang dirasakan semakin tak kondusif membuat banyak perusahaan padat karya dan UKM yang akan tutup.
Kebijakan korporasi tersebut akan membuat ribuan tenaga kerja terancam kehilangan pekerjaan. "Penetapan bupati dan gubernur untuk UMK yang mencapai rata-rata 30%-60% di wilayah Jabodetabek mengancam kelangsungan usaha manufaktur padat karya seperti sepatu, garmen, furnitur dan UKM yang bergerak di bidang kosmetika dan ritel," ujarnya dalam acara Breakfas Meeting Kadin Indonesia, Rabu (28/11/2012).
Selain itu, lanjut Hasanudin, Kemenakertrans No.19/2012 yang hanya menetapkan sistem krja alih daya hanya pada lima bidang pekerjaan juga mengancam kelangsungan usaha industri.
Situasi ini semakin diperburuk dengan lemahnya tindakan aparat keamanan terhadap aksi anarkis dan demonstrasi buruh pada beberapa khususnya di Jabodetabek, yang melakukan sweeping dan penutupan pabrik.
"Kadin Indonesia menilai pemerintah lemah dalam pengendalian masalah ini," tegasnya.
Karenanya, Hasanudin mengatakan Kadin mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada perusahaan dan menindak tegas pelaku tindakan anarkis, memberikan penangguhan kenaikan upah minimum, dan kebijakan alih daya.
"Untuk jangka panjang, pemerintah harus mendorong kebijakan penetapan upah minimum yang lebih adil yang mencakup aspek KHL [kebutuhan hidup layak] dan produktivitas serta pengaturan alih daya yang lebih selektif sesuai kebutuhan industri," tandasnya.(msb)
