Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BP MIGAS DIBUBARKAN: Pemerintah harus segera merespon putusan MK

JAKARTA: Pemerintah harus segera merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi kini dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, sampai diundangkannya UU yang baru yang
News Editor
News Editor - Bisnis.com 13 November 2012  |  15:28 WIB

JAKARTA: Pemerintah harus segera merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi kini dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, sampai diundangkannya UU yang baru yang mengatur hal tersebut. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat keputusan MK sudah benar, tidak hanya secara filosofis tetapi juga secara konseptual. “Pemerintah harus segera bergerak cepat merespon keputusan MK ini. Jika tidak, akan ada ketidakpastian yang sangat membahayakan kondisi migas nasional,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini (13/11). Pri Agung mengatakan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas menyatakan ‘kegiatan usaha hulu migas’, sehingga kewenangan itu memang seharusnya dijalankan oleh sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, BP Migas dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) adalah lembaga pemerintah dan bukan badan usaha. Dengan putusan MK ini maka Kuasa Pertambangan (KP) harus dipegang oleh Kementerian ESDM, dan sebenarnya menurut Pri Agung hal ini tidak berubah. “Tetapi, kewenangan pengendalian dan pengawasan kontrak kerja sama migas harusnya dijalankan oleh Badan Usaha, dalam hal ini adalah Pertamina. Dan secara lebih khusus lagi dalam hal ini yang cocok adalah Pertamina Hulu Energi [PHE],” jelasnya. Menurut Pri Agung, Ditjen Migas juga tidak tepat jika harus mengambilalih fungsi dan kewenangan BP Migas karena fungsi yang dijalankan adalah manajemen operasi dari suatu kegiatan usaha. Sebagai solusi transisi dari ‘dibubarkannya’ BP Migas ini, Pri Agung mengusulkan agar seluruh sumberdaya yang ada di BP Migas, baik personil, data, adminstrasi, dan lain-lain, dapat digabungkan terlebih dahulu dengan PHE. “Nantinya dengan UU yang baru, perlu dilakukan juga redefinisi peran, posisi, dan juga restrukturisasi Pertamina,” tambahnya. (arh)

 

 

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Vega Aulia Pradipta

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top