JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Indonesia memperkirakan sedikitnya 10 perusahaan dengan sekitar 20.000 orang pekerja akan mengalihkan investasinya pada akhir tahun ini jika tidak ada kepastian hukum ketenagakerjaan.Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) Sofjan Wanandi, perusahaan-perusahaan itu sudah siap-siap 'hengkang' untuk pindah ke negara lain, karena permasalahan ketenagakerjaan yang mengganggu proses produksi."Kami tidak dapat menyebut nama-nama perusahaan itu, karena hubungannya dengan perbankan, tapi mereka akan relokasi pabrik jika masalah ketenagakerjaan tidak terselesaikan," ujarnya dalam diskusi ketenagakerjaan, Selasa (30/10/2012).Bahkan, lanjut Sofjan, akibat didemo pekerja/buruh outsourcing sehingga tidak dapat produksi berminggu-minggu, sebuah perusahaan sepatu terkenal di Indonesia bakal hengkang akhir tahun ini.Dia menjelaskan berminggu-minggu, mobil perusahaan dan pekerja tidak dapat masuk perusahaan, karena ada aksi demo sampai dengan membuat tenda, bahkan ada pekerja yang disandera, sehingga pihak manajemen pusing."Pemilik perusahaan itu sudah bilang ke kami, sudah kirim surat ke menteri, karena dia tidak tahan lagi, mau relokasi pabriknya ke Bangladesh, tidak tahan di Indonesia, didemo, tidak bisa produksi, karena rugi besar," ungkap Sofjan.Namun, Apindo mencoba menahan rencana itu, dan meminta waktu sebulan untuk menyelesaikan permasalahan outsourcing.Belakangan ini, aksi demo buruh merebak di sejumlah daerah, bahkan tuntutan yang diajukan kepada pengusaha dan pemerintah semakin beragam, mulai dari upah layak, penghapusan sistem outsourcing, dan adanya jaminan sosial yang memadai.Aksi demo di beberapa tempat bahkan tidak hanya menyebabkan kemacetan, melainkan mogok kerja hingga sweeping ke perusahaan-perusahaan yang diperkirakan banyak memiliki pekerja outsourcing.Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyatakan keluhan pengusaha itu selalu ada jika kalangan pekerja/buruh mendesak kenaikan upah dan perbaikan pemberiaan jaminan sosial."Setiap kali pekerja mendesak kenaikan upah dan perbaikan jaminan sosial maka selalu ada ancaman relokasi pabrik dan menurunnya investasi, padahal itu tidak terjadi," jelasnya. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
