JAKARTA: Rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang kebijakan pertanian dinilai mengancam para petani kecil karena lebih menguntungkan para investor besar di sektor agribisnis akibat lebih dibukanya di bidang tersebut.
Hal itu disampaikan dua organisasi sipil yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Indonesia (SPI).
Menurut Sekjen KPA Idham Arsyad, rekomendasi OECD sangat berbahaya dan mengancam kedaulatan pertanian Indonesia, sekaligus masa depan kehidupan kaum tani Indonesia.
"Rekomendasi OECD bertujuan untuk meliberalkan kebijakan pertanian Indonesia. Sehingga bukan petani yang diuntungkan dari kebijakan tersebut, melainkan para investor besar di sektor pertanian, para eksportir, kreditor dan pemilik modal besar yang pada umumnya berdomisili di negara-negara maju anggota dari OECD," ujar Idham dalam siaran persnya hari ini, Selasa (16/10/2012).
KPA menilai rekomendasi tentang pencabutan subsidi sektor pertanian, menyerahkan produk hasil pertanian ke perdagangan internasional, serta membiarkan produk impor membanjiri pasar domestik akan menghacurkan petani lokal.
Idham menegaskan selama ini kondisi kesejahteraan petani belum juga membaik kebijakan domestik hanya berorientasi pada produktivitas hasil pertanian tanpa memperhatikan kesejahteraan. Rekomendasi OECD, sambungnya, akan semakin memarginalkan petani-petani kecil di Indonesia.
Henry Saragih, Ketua Umum SPI, mengatakan pemerintah Indonesia harus terus menjalankan upaya-upaya untuk menegakkan kedaulatan pangan dengan menghentikan importasi pangan, meningkatkan produksi pangan dalam negeri, diversifikasi pangan, menghidupkan pasar lokal dan melaksanakan pembaruan agraria.
Dia menambahkan rekomendasi OECD yang mendorong penanaman modal swasta pada sektor pertanian sama saja dengan menyerahkan pertanian kepada perusahaan-perusahaan besar multinasional yang hanya akan mengejar keuntungan semata.
“Oleh karena itu, kami dari SPI menolak keras rekomendasi dari OECD tersebut. Kami juga meminta pemerintah agar tidak menjalankan rekomendasi itu karena akan menghancurkan pertanian di Indonesia dan membunuh petani kecil,” tegas Henry dalam siaran pers di Jakarta.
KPA mencatat sejumlah rekomendasi OECD terhadap pemerintah Indonesia adalah membuka pasar produk pertanian secara luas dalam perdagangan internasional; mendorong penanaman modal swasta yang berkelanjutan; meninggalkan tujuan swasembada pangan; menghentikan proteksi terhadap impor karena menghambat daya saing; serta mendorong percepatan registrasi lahan dan menyerdehanakan sistem kepemilikan lahan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
