BANDUNG: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat mengakui selama ini peran koperasi pertanian di provinsi tersebut belum efektif atau hanya tumbuh 5%.Ketua Harian DPD HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan beberapa faktor penyebab kurang efisiennya koperasi pertanian di Jabar karena belum adanya kesadaran dari para petani itu sendiri. “Padahal, peran koperasi akan sangat mendukung guna memberikan kesejahteraan para petani,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (16/10). Dia menjelaskan selama ini petani khususnya di Jabar masih mengandalkan dana hibah dan bantuan sosial pemerintah untuk menunjang pertaniannya. Menurut dia, disamping memiliki nilai ekonomi tinggi, sistem koperasi pertanian juga memiliki nilai sosial dengan unsur gotong royong yang dilakukan petani. “Sudah saatnya petani melangkah lebih mandiri dengan membangun koperasi pertanian, karena di dalamnya [koperasi] memiliki peran saling tolong menolong dan akan menghindari pelaku ekonomi yang mencari keuntungan semata,” ujarnya. Lebih jauh Entang menjelaskan di Jabar sendiri selama ini baru hanya beberapa koperasi yang berjalan a.l. Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa), Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Dia memaparkan dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan setidaknya dalam memberikan regulasi khusus perkoperasian di sektor pertanian. “Kita harus mencontoh negara Jepang, di mana pemerintahnya sangat mendukung terhadap koperasi yang bisa memajukan anggota petani, atau kita bisa berkaca pada negara-negara Skandinavia di mana setiap stakeholdernya memberikan dukungan penuh,” ujarnya. Selain itu, Entang menuturkan keterlibatan perbankan terhadap sektor pertanian sangat sulit mengingat kepercayaan pihak bank sendiri terhadap jaminan para petani. Namun, Entang mengakui dalam membangun koperasi pertanian yang ideal di Jabar tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, setidaknya harus ada dorongan dari pemerintah secara serius. “Kuncinya hanya komitmen dari semua pihak. Petani dan pemerintah harus berkolaborasi untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan berbasis pertanian,” katanya. Dihubungi terpisah, pengamat koperasi dari Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Dindin Burhanudin mengatakan membangun sebuah koperasi pertanian merupakan salah satu syarat mutlak dalam membangun kesejahteraan petani. Dia mengatakan koperasi yang ideal untuk pertanian harus mampu menaungi keberadaan petani itu sendiri sehingga petani bisa menggarap lahannya secara baik dengan ditopangnya sistem perekonomian berbasis kerakyatan. “Seharusnya ada dukungan dari pemerintah secara serius untuk menumbuhkan koperasi pertanian. Karena koperasi mampu memberikan nilai lebih untuk petani dibandingkan dengan perbankan,” katanya. (k5/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
