OTONOMI DAERAH: Kata ISEI, Sangat Minim Pendekatan Ekonomi, Hanya Kelembagaan

YOGYAKARTA: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menilai pendekatan ekonomi masih sangat minim dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dasawarsa.Ketua ISEI sekaligus Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menuturkan selama ini pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak menggunakan pendekatan kelembagaan. Pendekatan ekonominya sangat kurang."Pendekatan dalam otonomi daerah itu lebih kelembagaan, seperti pemerintah daerah, layanan publik, birokrasi. Pendekatan ekonominya masih kurang," ujarnya dalam penutupan Kongres ISEI ke-18, Kamis (4/10/2012).Padahal, kata Darmin, pendekatan ekonomi juga penting dalam implementasi otonomi daerah. Misalnya, pemikiran untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan manufaktur.Darmin juga menyoroti lemahnya dorongan otonomi daerah dalam penyediaan standar pelayanan minimum (SPM) bagi masyarakat. Padahal, setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta perlindungan hak-hak dasar sebagaimana yang terangkum dalam kerangka SPM."Otonomi daerah kita harus sudah mulai bisa menjawab SPM. Jangan sampai bangun jalan, SPM-nya tidak jelas," katanya.Pendekatan ekonomi dalam implementasi otonomi daerah juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam merangkul dan menyelenggarakan aktivitas ekonomi.Untuk itu, ISEI merekomendasikan agar pemerintah menyiapkan dukungan SDM, infrastruktur, dan regulasi yang bersahabat bagi dunia usaha. Misalnya, dengan mekanisme insentif, proses perijinan yang lebih mudah, dan sistematis. (bas)