JBIC: GOOD GOVERNANCE kunci tarik investor asing

JAKARTA--Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menegaskan tata kelola yang baik (good governance) merupakan kunci untuk menarik pendanaan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global.CEO JBIC Hiroshi Watanabe mengatakan ketertarikan JBIC berinvestasi di Indonesia a.l. didorong oleh prospek ekonomi, demografi, dan peluang investasi jangka menengah Indonesia yang menunjukkan gambaran yang positif."Sebaliknya kondisi ekonomi negara maju mengalami perlambatan. Dalam iklim demikian, perusahaan-perusahaan Jepang mencatat negara mana yang berkembang dengan baik, karena itu Indonesia disorot," ujarnya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan ke-3 Pemerintah Indonesia dan JBIC: Dialog Kerangka Kebijakan Pendanaan di Kementerian Keuangan, Jumat (28/09).Yang terpenting, lanjutnya, pemerintah dan swasta di Indonesia harus menjalankan good governance agar dapat mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang memiliki dana.Selain itu, untuk mendapatkan dana swasta baik asing maupun domestik, pemeritnah didorong untuk menyediakan fasilitas agar penjaminan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi.Watanabe menuturkan dalam kerangka JBIC, kriteria yang harus dipenuhi suatu negara untuk mendapatkan pembiayaan, yakni dapat menjalankan proyek secara efisien, bisa memastikan transparansi seluruh prosedur, bersih dari korupsi, dan memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan."Dari kriteria tersebut Indonesia tidak mendapat nilai 100. Tapi secara umum, nilai Indonesia sangat tinggi, sehingga investasi JBIC yang terbesar ada di Indonesia," tuturnya.Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan dalam konteks public private partnership (PPP) pembiayaan bukanlah satu-satunya kendala yang dihadapi. Hal yang juga sangat penting, kata Mahendra, mencakup good governance dan pengelolaan proyek."Bahkan tadi digarisbawahi, kalau good governance dijaga dengan baik, pembiayaan justru akan datang dengan sendirinya," ujarnya.Mahendra meyakini pembiayaan bukanlah masalah utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pasalnya, Indonesia berpotensi kebanjiran capital inflow seiring lesuya ekonomi negara maju. Namun, arus hot money ini tidak dapat dimanfaatkan untuk mendanai infrastruktur, karena bersifat jangka pendek."Masalahnya, sifat dari hot money adalah jangka pendek. dan memang semangat dan sifatnya juga sebagian besar untuk kegiatan-kegiatan yang spekulatif bukan untuk investasi jangka panjang seperti proyek infrastruktur," kata Mahendra. (Ani)