JAKARTA: Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melaporkan dari 33 pemerintah provinsi hanya delapan provinsi yang menyerahkan dokumen penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sepanjang semester pertama tahun ini.
Ketua TEPPA Kuntoro Mangkusubroto mengatakan minimnya jumlah daerah tersebut mengindikasikan ketidakmampuan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan APBD kepada Kemenkeu.
“Mungkin mereka [pemerintah provinsi] tidak punya instrumen untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran ke Kementerian keuangan atau mungkin malas,” katanya di kantor UKP4, hari ini.
Menurutnya, pemda sangat lemah dalam pengendalian dan pemahaman atas kemajuan proyek-proyek yang didanai dari APBD. Kuntoro juga mengungkapkan kekecewaannya atas gubernur yang kerap tidak tahu data terbaru realisasi penyerapan anggaran di daerahnya.
Bahkan berdasarkan pantauan TEPPA, paparnya, tak jarang pejabat bendahara daerah tidak bisa membuat laporan atas realisasi penyerapan anggaran daerah untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan di daerah.
Kuntoro memaparkan 8 provinsi yang menyerahkan laporan penyerapan APBD semester I/2012, yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kepulauan Riau.
Dari 8 provinsi tersebut, rerata realisasi anggarannya mencapai 44,8% dengan realisasi belanja modal hanya 2,45%. Adapun realisasi belanja modal tertinggi terjadi di Jatim dengan penyerapan sebesar 30%. Sedangkan yang terendah terjadi di Kepulauan Riau, yakni hanya 7% belanja modal yang terserap sepanjang I/2012. (04/yus)
