AUDIT BPK temukan 24 pelanggaran di Kementerian PU

13 Temuan BPK terkait Sistem Pengendalial Intern Kementerian PU

Kasus	Temuan
Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Penatausahaan Aset Rumah Negara	3 kasus
Saldo akun persediaan, belanja, dan konstruksi dalam pengerjaan	4 kasus
Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian dan pencatatan aset belum optimal	5 kasus.
Pengelolaan Barang Milik Negara Rusunawa belum optimal	1 kasus

11 Temuan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Kasus	Temuan
Kelebihan pembayaran dan denda	6 kasus
Tanah belum memiliki bukti kepemilikan sah	1 kasus
Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap	3 kasus
Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan Lainnya	1 kasus

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian pada laporan keuangan 2011 menyusul terindentifikasinya 24 temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari 24 temuan tersebut, 13 diantaranya terkait sistem pengendalian internal Kementerian PU, dan 11 lainnya menyangkut kepatuhan PU terhadap peraturan perundang-undangan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan realisasi anggaran hingga akhir 2011 telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun masih didapatkan 24 temuan.

Menurutnya PU akan segera menindaklanujti hasil tersebut dengan membentuk satuan tim khusus dan menelisik setiap pendapatan. Selain itu, mereka juga telah merekrut 200 akuntan pada tahun lalu yang ditempatkan pada tiap satker dengan berkoordinasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia berharap dengan adanya tindak lanjut tersebut dapat memperbaiki laporan keuangan di PU sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Diakui olehnya sebelum 2009, PU terus mendapatkan opinisi disclaimer atau Status Tidak Menyatakan Pendapat (STM). Sejak 2009 PU meminta BPKP untuk mengirimkan akuntan pada satker untuk melakukan pemerisakaan keuangan sehingga mendapatkan opini WDP hingga 2011.

“Sejak 2009 hingga 2011 masih dapat opini WDP. kami berharap ke depan laporan keuangan PU bisa mendapatkan opini WTP,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI hari ini Rabu (13/6/2012).

Ketua Komisi V DPR RI Yasti Mokoagow mempertanyakan evaluasi yang dilakukan Kementerian PU terhadap pelaporan keuangan. Pasalnya, temuan oleh BPK masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama menyangkut kelebihan pembayaran denda dan pelaporan aset.

“Ini temuan-temuan yang ada terus dari tahun lalu kelebihan bayar, aset yang hilang. PU harusnya memberikan perhatian khusus terhadap temuan ini supaya tidak terulang lagi pada laporan tahun berikutnya,” ucapnya. (sut)