PERTAMINA genjot penjualan BBM non Subsidi

 

Hanung Budya Yuktyanta, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) mengatakan bahwa saat ini ada sekitr 26 SPBU yang khusus menjual BBM non subsidi. 

 

Lima diantaranya menjual BBM non subsidi (pertamax, pertamax plus dan pertamina dex) berada di Jabodetabek dan Bali. Sisanya, 21 SPBU berada di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan khusus menjual SOlar non subsidi.

 

"Rencananya akan segera mengoperasikan di Wilayah lain seperti Surabaya dan Makassar," kata Hanung dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Pertamina hari ini Rabu  30 Mei 2012.

 

Adapun lima SPBU non subsidi (pertamax, pertamax plus dan pertamina dex) yang berada di Jabodetabek dan Bali antara lain SPBU Pondok Indah Jakarta Selatan, SPBU Fatmawati Jakarta Selatan, SPBU Modern Land Tangerang, SPBU Azalea Lippo Cikarang, dan SPBU Sesetan Denpasar. 

 

Sedangkan yang 21 SPBU yang menjual BBm non subsidi khusus solar non subsidi antara lain di Kepulauan Riau (1 SPBU), Sumatera Selatan (1 SPBU), DKI Jakarta (1 SPBU), Bali (1 SPBU), Kalimantan Selatan (9 SPBU), Kalimantan Timur (4 SPBU), Kalimantan Tengah (1 SPBU), dan Sulawesi Tenggara (1 SPBU).

 

Adapun rata-rata penjualan per SPBU adalah sebesar 3 KL/hari. Menurut Hanung, pihaknya tidak menargetkan volume besar, namun lebih kepada inisiatif untuk membangun SPBU khusus non subsidi.

 

"Targetnya belum bisa dihitung berapa banyak SPBU Non subsidi, diharapkan semakin banyak, khususnya di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya dan juga bagi daerah yang mampu," ujarnya.

 

Selain itu, Pertamina juga akan mendirikan SPBU non Subsidi mobile untuk menjaring konsumen kendaraan perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun target SPBU Mobile/agen BBM Pertamina dalam waktu 3 bulan adalah sekitar 200 SPBU.

 

Upaya tersebut bukan tidak ada kendala. Investasi SPBU Mobile di mulut tambang batubara dan perkebunan serta jalur-jalur khusus lain sangat memerlukan waktu. Selain itu, penambahan volume solar non subsidi sebagai migrasi dari mobil barang dan kendaraan khusus yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan tidak signifikan sehingga mengakibatkan pertumbuhan SPBU non subsidi dan agen perintis BBM keekonomian lambat.

 

"itu merupakan rencana penghematan BBM bersubsidi 2012, semua harus saling bekerja sama," kata Karen Agustiawan, Dirut Pertamina.

 

Kemudian, rencana penghematan dengan pembatasan dalam waktu dekat adalah kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD tidak boleh pakai BBM bersubsidiTahap awal akan diberlakukan di Jabodetabek, kemudian dilanjutkan dengan Jawa Madura dan Bali dan dilanjutkan pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan angkutan tambang dan perkebunan per 1 September di seluruh Indonesia. (sut)