PEMBEBASAN LAHANPerpres molor, proyek menggunakan acuan aturan lama

JAKARTA: Pemerintah memastikan proses pembebasan tanah yang belum selesai setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) atas Undang Undang No 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah tetap dilanjutkan dengan aturan lama.

Dengan demikian, proyek-proyek yang saat ini sedang dalam proses pengadaan lahan, termasuk 24 ruas jalan tol harus diselesaikan dengan Perpres No 36/2005 jo Perpres No 36/2006 hingga berakhirnya masa transisi pada Desember 2014.

“Selama belum selesai (pengadaan tanah) maka tetap menggunakan aturan lama. Bila sampai 2014 belum selesai, maka akan dilanjutkan dengan aturan baru (UU No2/2012) dan harus diulang dari awal,” ujarnya di Gedung Kementerian PU hari ini, Selasa 29 Mei 2012.

Menurutnya, aturan tersebut telah tercantum di dalam draft final Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang siap diterbitkan pada awal Juni, terutama pada pasal peralihan.

Di dalam pasal yang sama diperjelas bahwa tanah yang belum selesai meliputi pengadaan tanah yang telah dituangkan di dalam dokumen perencanaan sampai denagn terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti rugi yang telah dititipkan di pengadilan negeri.

Aturan tersebut tentu saja menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi setiap lembaga atau kementerian yang sedang memproses pembebasan tanah sehingga tanah sisa tersebut harus diselesaikan hingga batas akhir 2014 sehingga tidak perlu mengulang dari awal.

Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Eddy Abdul Rachman menuturkan draft perpres tersebut sudah final dan tinggal disahkan oleh Presiden.

“Setelah ini nanti Menko Perekonomian akan menyampaikan (draft final) kepada Presiden. Selanjutnya setgab akan memproses. Mungkin awal bulan depan (Juni) terbitnya.”

Senada dengan Menteri PU, Eddy menjelaskan bahwa proses tanah yang sudah berjalan memang harus dilanjutkan dengan perpres lama. Kecuali untuk ruas-ruas yang memang sudah tidak bergerak atau yang belum terbebaskan hingga berakhirnya masa peralihan.

“Bisa menggunakan UU No 2/2012 tapi prosesnya harus dari awal. Karena beda tahapan yang ada di Perpres 36 dengan Perpres baru, jadi harus dari awal,” tuturnya.

Aturan tentang pengulangan dari awal, sudah tercantum di dalam UU No 2/2012 pada pasal 25 bahwa dalam jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak terpenuhi, penetapan lokasi pembangunan dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

Di dalam pasal penjelasan diterangkan bahwa pengajuan pembebasan lahan dari awal dimaksudkan untuk menjamin keabsahan pengadaan tanah sisa.

Pasalnya, tahapan serta instansi yang ditugaskan untuk melakukan proses pembebasan tanah antara peraturan yang lama dengan peraturan baru, berbeda.

Misalnya pada aturan baru Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Ghazali mengaku masih optimis ruas-ruas tanah 24 ruas tol yang saat ini sedang berjalan dapat terselesaikan sebelum akhir 2014.

“Ini konsekuesnsi dari aturan. Sekarang kita semua harus mendorong agar 24 ruas tol bisa selesai dengan aturan lama agar tidak perlu mengulang dari awal. Masih yakin 2014 sudah selesai semua (pembebasan tanah),” ucapnya.

Ghani menuturkan meski menggunakan aturan lama, progres pengadaan beberapa ruas jalan tol tetap berjalan. Diakui olehnya pada saat persiapan dan pelaksanaan tidak terlihat progres pembebasan tanah namun akan terlihat perkembangan yang signifikan pada saat pembayaran di tahun terakhir.

“Sekarang memang tidak terlalu kelihatan, namun saat pembayaran di tahun terakhir akan kelihatan progresnya.” (sut)

BACA JUGA:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel