PROYEK INFRASTRUKTUR: 3 Jalan akses jadi prioritas Kementerian PU

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan tiga proyek jalan akses untuk mendukung pusat pertumbuhan di dalam koridor masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dalam APBN P 2012.Ketiganya yakni penanganan jalan akses menuju ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kalimantan Timur; pembangunan jalan akses dari Sei Mangke menuju ke Kuala Tanjung, Sumatera Utara; dan pembangunan jalan untuk mendukungan kawasan industri Dumai dari Duri, Riau.“Paling tidak tiga proyek itu yang akan menjadi prioritas untuk mendukung program MP3EI. Sudah dianggarkan tahun ini melalui dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) masuk dalam APBN P,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak tanpa menyebutkan nominal masing-masing proyek, akhir pekan lalu.Hermanto menuturkan untuk jalan di kawasan Sei Mangke sudah diselesaikan pelebaran jalan sepanjang 22 km di jalan nasional dan perbaikan jalan dari kawasan Sei Mangke sepanjang 3km.“Sudah dilakukan perbaikan dan pelabaran jalan di Sei Mangke, nanti akan dibuat akses yang menuju ke arah Kuala Tanjung,” tuturnya.Begitu pula dengan akses jalan dari Duri sampai Dumai akan dilakukan pembangunan dan peningkatan jalan guna mendukung kawasan industri Dumai.Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan desain jalan akses menuju ke pelabuhan Maloy saat ini sudah diselesaikan sehingga tinggal dilanjutkan pembangunan fisik.Setelah dana APBN P dicairkan maka proses pembangunan akan segera dilaksanakan. Menurutnya jalan akses tersebut perlu untuk dipercepat karena akan menjadi akses menuju ke pelabuhan internasional Maloy yang merupakan bagian dari proyek MP3EI.“Tahun ini sudah mulai fisik. Ini harus dipastikan agar ketika dermaga selesai jalan juga sudah harus siap,” tuturnya.Selain akses jalan guna mendukung koridorMP3EI, Kementerian PU juga memprioritaskan konektivitas pada enam provinsi di Kawasan Indonesia Timur dengan anggaran Rp7,39 triliun.Yakni di NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang memerlukan peningkatan keterpaduan prasarana jalan dan pelabuhan untuk membentuk jatingan transportasi antara Pulau.Serta membangun jaringan jalan di provinsi Papua dan Papua Barat untuk menghubungkan antar pusat kegiatan dan pelabuhan, serta membuka keterisolasian pegunungan tengah dan kawasan perbatasan. (ea)