INDUSTRI SEPATU: Tekan ketergantungan impor, hilirisasi bahan baku agar dipercepat

JAKARTA: Pelaku industri sepatu dalam negeri mendesak pemerintah agar mempercepat program hilirisasi bahan baku untuk menekan ketergantungan industri terhadap bahan baku impor.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Binsar Marpaung mengatakan selama ini mayoritas pelaku industri sepatu masih bergantung pada bahan baku impor karena minimnya pasokan dari domestik.

Dengan kata lain, menurutnya, Aprisindo mendukung program hilirisasi bahan baku tersebut karena dinilai mampu memacu pertumbuhan industri pendukung dalam negeri.

Bila program tersebut telah terealisasi, tuturnya, maka dapat dipastikan biaya importasi bahan baku dapat diminimalisasi.

”Kalau hilirisasi untuk memacu pertumbuhan industri pendukung ini terealisasi, maka biaya untuk impor akan bisa ditekan seminimal mungkin,” ujarnya pekan lalu.

Dia menjelaskan program hilirisasi tersebut berkaitan dengan industri pendukung, seperti pengolahan karet untuk memproduksi sol.

Binsar mengungkapkan saat ini mayoritas bahan baku sepatu diekspor ke luar negeri.

Setelah itu, tambahnya, bahan baku tersebut kembali diimpor dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi.

Menurut Binsar, hal itu disebabkan Indonesia belum memiliki industri pendukung sehingga pengusaha masih tergantung pada bahan baku impor.

Dia mencontohkan selama ini Indonesia mengimpor karet dari Korea Selatan dan Tiongkok. Namun, sebenarnya bahan baku tersebut tetap berasal dari karet Indonesia karena kedua negara tersebut tidak memproduksi karet.

"Setelah dihilirisasi di Tiongkok dan Korea [Korea Selatan], mereka menjual lagi ke kita dengan harga yang tentu tidak murah," jelasnya.

Binsar menyayangkan kondisi tersebut mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia.

Namun, Indonesia tidak bisa mengolahnya sehingga pelaku industri sepatu masih tergantung pada bahan baku impor.

Sementara itu, industri kulit dan produk kulit dalam negeri juga masih mengeluhkan kelangkaan bahan baku sehingga industri tersebut tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

Bahan baku

Sutanto Haryono, Ketua Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia (APKI), mengatakan kapasitas terpasang industri mencapai 20 juta lembar.

Namun, saat ini industri dalam negeri baru bisa memenuhi 5 juta lembar. Menurutnya, permasalahan bahan baku ini telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.

“Industri penyamakan kulit saat ini masih harus berkutat dengan kelangkaan bahan baku,” ujarnya.

Sejak pemerintah mengeluarkan aturan larangan impor bahan baku kulit pada 1998, para pemasok kulit mengeluh mengalami kekurangan bahan baku setiap tahun.

Dia menegaskan impor bahan baku kulit terkendala peraturan pemerintah yang hanya mengizinkan impor dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).

Sutanto menjelaskan industri domestik hanya bisa memenuhi kebutuhan bahan baku sebanyak 40%.

Adapun 60% lainnya bergantung pada bahan baku impor yang didatangkan dari berbagai negara, seperti Taiwan, China, dan sejumlah negara lainnya.

Saat ini, tegasnya, pelaku industri kulit dan produk kulit pasrah dengan banyaknya permintaan yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri dan luar negeri.

Meskipun permintaan ekspor lebih besar, ujar Sutanto, pelaku industri tersebut tidak akan mengabaikan permintaan dari dalam negeri.

“Mayoritas permintaan kulit dan produk kulit memang untuk ekspor. Kami berusaha untuk memenuhinya tanpa mengabaikan permintaan domestik,” katanya.

Sutanto menambahkan keterbatasan bahan baku kulit di industri penyamakan kulit tersebut jelas berimbas pada industri turunannya, seperti industri alas kaki.

Saat ini, ungkapnya, bahan baku kulit lokal hanya mampu memasok 40% kebutuhan industri alas kaki berbasis kulit.

Menurutnya, masalah bahan baku merupakan masalah yang sangat penting. Pasalnya, kekurangan bahan baku tersebut akan menyebabkan produsen sepatu lokal kesulitan memenuhi pesanan para pembeli.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, saat ini terdapat 67 pabrik penyamakan kulit skala menengah-besar dan 120 industri rumah tangga.

Industri-industri tersebut tersebar di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.(12/Bsi)