JAKARTA: Pemerintah berjanji menjaga laju inflasi di level 3,5%-5,5% pada 2013 dengan memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga kesepakatan distribusi antar daerah dan meningkatkan transparansi informasi harga pangan.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengungkapkan pemerintah tengah berupaya memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai penyebab utama peningkatan inflasi, dengan penerapan sistem resi gudang.
“Kesinambungan pasokan pangan dibutuhkan untuk mendukung stabilitas harga,” ujar Hatta di Jakarta, Rabu(16/5/2012).
Menurut dia, produksi komoditas pangan yang bersifat musiman menyebabkan harga pangan cenderung fluktuatif. Untuk itu, sistem resi gudang enjadi solusi mengatasi masalah gejolak harga pangan dan mendorong peningkatan pendapatan usaha tani.
Hatta mengimbau pemerintah daerah menghilangkan aturan yang menghambat arus perdagangan antar daerah. pasalnya, lanjut dia, ini bisa menyebabkan proses distribusi bahan pangan nasional terhambat yang akhirnya berdampak pada tingginya inflasi.
“Perda penghambat harus dihilangkan. Daerah tidak boleh menutup diri, baik konsumsi maupun produksi daerah lain. Kita harus memperkuat arus perdagangan domestik untuk menjaga diri dari impor,” tuturnya.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka pendek. Selain itu, mendukung penguatan daya saing ekonomi melalui penurunan tingkat inflasi secara bertahap dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Dia menjelaskan kondisi harga komoditas internasional dan kebijakan penaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi tantangan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi.
“Selain itu juga, rencana pemerintah terkait kebijakan administrated price bahwa kalau klausul tercapai akan melakukan penyesuaian harga BBM,” katanya.
Kendati demikian, Agus yakin pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi dengan sejumlah faktor positif yang mendukung yakni pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, adanya integrasi kondisi logistik nasional, dan predikat layak investasi atau investment grade yang telah diraih Indonesia.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
