JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri Indonesia berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak di berbagai daerah.
Hal itu dimaksudkan untuk menghindari dampak permasalahan lain yang dapat ditimbulkan, seperti kerugian ekonomi dan stabilitas nasional yang terganggu.
Seperti sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan mengalami gejolak akibat kelangkaan yang terjadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
Minimnya kuota untuk Kalimantan menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Hal ini mengundang reaksi keras dari para gubernur di Kalimantan.
Sebagaimana diinformasikan, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin yang juga merupakan Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan, menyatakan hasil pertemuan empat gubernur se-Kalimantan dalam Musrenbangnas, beberapa waktu lalu di Jakarta, sepakat tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah mereka keluar daerah.
Keputusan embargo itu akan dilakukan jika pemerintah pusat tidak memenuhi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan kesepakatan untuk mengembargo sumber daya alam Kalimantan itu diharapkan tidak direalisasikan.
"Jika kesepakatan untuk mengembargo sumber daya alam Kalimantan itu direalisasikan dapat mengganggu stabilitas nasional dan kerugian ekonomi," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis hari ini Senin 14 Mei 2012.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi menambahkan kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan akibat minimnya kuota yang akhirnya menyebabkan kelangkaan BBM di wilayah Kalimantan diperkirakan mencapai Rp10 triliun per bulan.
"Sudah 3 bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antrian saja bisa mencapai 3 km sampai dengan 4 km," jelasnya.
Di wilayah itu, harga BBM dapat mencapai Rp15.000—Rp20.000 per liter, tapi masyarakat masih membelinya, sedangkan di Jawa, harga mau naik mendapat reaksi keras.
Endang memaparkan proses distribusi barang juga terhambat karena adanya stagnasi di lapangan. Sedikitnya 7.000 truk di Kalimantan Selatan, 5.600 truk di Kalimantan Timur dan 3500 truk di Kalimantan Barat terhambat beroperasi, sehingga memicu stagnasi dan antrian panjang di pelabuhan hingga 2—3 hari.
"Untuk angkutan batu bara saja yang biasanya sehari bisa 2 atau 3 rit, sekarang hanya 1 rit saja dalam dua hari," ungkapnya.
Menurut Endang, selama ini masyarakat Kalimantan merasa ’dianaktirikan’ dari pembangunan baik itu listrik, infrastruktur dan kuota BBM.
Padahal, hasil eksploitasi sumber daya alam Kalimantan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan nasional. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
