TOL SOLO-KERTOSONO: Dana pembebasan tanah baru cair semester II

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pencairan dana pembebasan tanah untuk ruas tol Solo-Kertosono senilai Rp500 miliar, dari alokasi sisa anggaran lebih, hingga saat ini belum juga direalisasikan.

Pencairan diperkirakan baru akan dilakukan semester II/2012, karena seluruh dana SAL untuk kementerian PU yang dialokasikan sebesar Rp12,29 triliun belum diserahkan dari Kementerian Keuangan.

Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan alokasi tambahan anggaran itu ditujukan untuk percepatan pembebasan tanah tol sepanjang 180 kilometer itu, yang ditargetkan rampung ini.

Adapun total anggaran yang dialokasikan PU tahun ini untuk pembebasan tanah ruas tol Solo-Kertosono senilai Rp630 miliar dari dana APBN 2012. Anggaran tersebut, berasal dari dana sisa anggaran lebih Rp500 miliar, dan dana APBN murni Rp130 miliar yang dialokasikan di awal tahun.

Djoko Murjanto mengatakan saat ini mereka masih menunggu kepastian kapan pencairan dana SAL akan dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini prosesnya masih dalam verifikasi final dari Kementerian Keuangan sebelum dikucurkan ke masing-masing kementerian.

"Saya belum tahu kapan dicairkan, tapi kemungkinan semester II, karena sekarang masih menunggu dari Kementerian Keuangan. Kita harapkan sih secepatnya," ujarnya di Jakarta, Sabtu 12 Mei 2012.

Menurutnya, karena belum cairnya dana SAL itu, banyak proyek yang sudah siap kontrak, termasuk proses pembebasan tanah tol tersebut masih belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kepastian pendanaannya. Adapun total kebutuhan anggaran pembebasan tanah di ruas itu mencapai 2,06 triliun.

Padahal, secara umum Ditjen Bina Marga sudah siap melaksanakannya di lapangan. Misalnya saja proyek-proyek perbaikan jalan yang sudah dimenangkan lelangnya namun belum teken kontrak kerja karena belum cairnya SAL tersebut.

Pinjaman China

Sementara itu, untuk kebutuhan konstruksi proyek, katanya, pemerintah juga telah mengajukan pinjaman pada pemerintah China senilai Rp3 triliun. Pinjaman tersebut, menurut Djoko akan dialokasikan untuk biaya konstruksi tol yang menjadi kewenangan Pemerintah.

"Dari total 180 kilometer konstruksi dibangun, sepanjang 60 kilometer akan dibangun pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kelayakan proyek," tambahnya.

Sedangkan sisanya yakni sepanjang 120 kilometer akan dibangun oleh pemegang konsesi proyek yaitu PT Thiess.

Secara keseluruhan, lanjutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk proyek itu senilai kurang lebih Rp800 miliar. Rinciannya yakni Rp150 miliar pada anggaran tahun lalu, Rp130 miliar tahun ini, dan dari SAL Rp500 miliar. Kebutuhan itu, dikucurkan untuk proses pembebasan tanah dan juga sebagian kosntruksi yang sudah mulai berjalan.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Perencanaan dan Pinjaman Luar Negeri

Taufik Widjayanto mengatakan pinjaman dana konstruksi untuk pembangunan ruas tol sepanjang 180 kilometer itu baru saja diajukan Kementerian PU.

Menurutnya, proses pencairan pinjaman itu diperkirakan baru akan rampung setahun kedepan. "Untuk pinjaman ke pemerintah China untuk pekerjaan di Solo-Kertosono masih usulan, jadi perkiraan saya paling cepat setahun lagi. Masih sangat panjang prosesnya," ujarnya.

Berdasarkan rencana kerja Badan Pengatur Jalan Tol, Solo-Kertosono diharapkan akan beroperasi pada 2014, dan terkoneksi dengan dua ruas lainnya yakni Semarang-Solo dan Kertosono-Mojokerto.

Tol dengan kebutuhan konstruksi sekitar Rp10,7 triliun tersebut, akan dibangun dalam dua seksi yakni Solo-Mantingan sepanjang 55,75 kilometer dan Mantingan Kertosono sepanjang 123,25 kilometer.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PU, hingga 8 Februari realisasi pembebasan tanah di ruas itu mencapai seluas 152,17 hektar atau 58,48% dari total kebutuhan lahan 260,21 hektar untuk ruas Solo-Mantingan, dan 98,66 hektar untuk ruas Mantingan-Kertosono atau 36,71% dari kebutuhan lahan 286,76 hektar.

Sedangkan realisasi pembayaran ganti rugi telah terserap mencapai Rp712,02 miliar untuk ruas Solo-Mantingan yang kebutuhannya mencapai Rp1,142 triliun. Sementara itu, biaya ganti rugi untuk Mantingan-Kertosono terserap Rp213,05 miliar atau 24,67% dari total kebutuhan anggaran Rp863,64 miliar. (Bsi)