JAKARTA: Jumlah penyerapan dana program kredit usaha rakyat dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Februari 2012 meningkatkan sekitar Rp242 juta dibandingkan dengan periode sama pada 2011.
Pariaman Sinaga, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, mengemukakan peningkatan serapan kredit tersebut membuktikan ada pertumbuhan debitor sekitar 78,93% per tahun, atau sebanyak 147.642 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
”Secara sektoral, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Yogyakarta pada Feruari 2012 masih didominasi sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan budaya sekitar 52,28%. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran 34,48%,” ujarnya kepada Bisnis (Sabtu, 12 Mei 2012).
Menurut dia, Gubernur DIY telah menerbitkan surat keputusan (SK) pada 11 Juli 2011 tentang pembentukan tim pemantau, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan KUR. Dalam tim tersebut Bank Indonesia Yogyakarta berperan sebagai komite pengarah.
Adapun tugas utamanya melakukan monitoring, evaluasi atas kinerja tim pelaksana KUR melalui pertemuan koordinasi yang diadakan Pemerintah Provinsi DIY secara berkala serta dihadiri dinas terkait bank peserta penyalur KUR.
Secara umum share kredit UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan di Yogyakarta hingga Februari 2012 mencapai 38,94%, atau senilai Rp6,99 triliun dari Rp17,97 triliun yang dialokasikan kepada kredit atau pembiayaan UMKM.
Dalam kunjungan kerjanya ke DIY, Pariaman Sinaga melaporkan laju pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 5,16%,lebih cepat dibandingkan pertumbuhan 2010 yang hanya sebesar 4,88%. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi DIY diprediksi sekitar 5,21%.
”Inflasi di DIY pada 2011 terkendali dengan baik, 3,88%. Pada tahun ini inflasi hingga Maret cukup rendah, 0,71% dan secara tahunan hanya 3,44%, atau masih di bawah angka inflasi nasional. Namun inflasi pada Maret 2012 agak meningkat karena ada rencana kenaikan harga BBM pada April 2012.”
Selain itu, libur panjang pada Maret 2012 menyebabkan terjadi peningkatan permintaan makanan khas Yogyakarta atau kuliner, akibatnya terjadi kenaikan harga.
Khusus penanganan UMKM yang mengalami hambatan pengembalian KUR akibat terkena bencana gunung merapi 2006, terjadi kesepakatan antara Gubernur DIY dengan Komisi VI DPR, Bank Indonesia dan 14 unit bank penyalur KUR.
Kesepakatan itu di antaranya, kewajiban pembayaran untuk kredit non bank diselesaikan dengan fasilitasi pemerintah daerah dan pusat. Setelah kredit bank lunas, agunan dikembalikan kepada UMKM terkait, dan debitor dihapuskan dari daftar blacklist debitor. (ea)
+ JANGAN LEWATKAN:
+ 5 KANAL TERPOPULER BISNIS.COM
+ 10 Artikel MOST READ Bisnis.Com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
