JAKARTA: Politik Pertanian Indonesia belum membela petani, sehingga petani masih tetap miskin, dan akibat belum adanya UU Perlindungan Petani, impor produk hortikultura terus melaju. Sekjen Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Ikoptan) Soeryo Bawono mengatakan hal tersebut dalam Talkshow yang digelar pada acara Agrinex Expo 2012, kerjasama antara IPB, Kementan dan Performax. "Untuk itu Undang-undang Perlindungan Petani penting untuk diluncurkan," katanya kemarin.Karantina pelabuhan dengan mudah meloloskan banyak buah buahan dan sayuran bebas masuk ke Indonesia. Contohnya ketika panen bawang, banyak bawang yang datang dari luar dengan harga murah sehingga masyarakat lebih memilih bawang impor karena harganya lebih murah , padahal belum tentu kualitasnya bagus. "Seharusnya ketika kita sedang panen bawang maka ada larangan bawang masuk ke Indonesia," tuturnya.Contoh lainnya adalah di Eropa yang mencakup 19 negara bagian hanya ada satu pelabuhan, sementara Indonesia ada 4 pelabuhan, dengan banyaknya pelabuhan memberikan kesempatan untuk masuknya barang-barang luar negeri masuk ke negara kita."Kalau pelabuhan impor ditutup, impor akan bisa terkontrol," jelasnya.Lebih lanjut dikatakannya, permodalan bukan hal yang utama. "Yang terpenting adalah akses pasar. Dahulu zaman orde baru, struktur jaringan distribusi itu jelas. Suasana ini sudah hilang saat ini." katanya.Sementara itu, terkait faktor lahan pertanian yang sudah sulit di Pulau Jawa, ditegaskannya bahwa sudah saatnya program transmigrasi harus dijalankan kembali.Soeryo menyarankan untuk meningkatkan gairah di sektor pertanian, program bantuan untuk petani, seperti bantuan sapi, pupuk masih dinilai efektif dibanding Kredit Usaha Rakyat yang menurutnya faktanya masih sulit untuk dijangkau petani.Dalam Talkshow yang dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Arif Satria ini disepakati bahwa politik pertanian menjadi hal yang penting dan keterpaduan antar sektor, harus saling mendukung antar sektor dan sektor pertanian harus di jadikan sektor strategis.Pembangunan pertanian berkelanjutan pun menjadi hal yang penting karena untuk mencapai kesejahteraan petani membutuhkan waktu yang panjang dan lintas sektoral. (faa)
POLITIK PERTANIAN dinilai belum bela kepentingan petani
JAKARTA: Politik Pertanian Indonesia belum membela petani, sehingga petani masih tetap miskin, dan akibat belum adanya UU Perlindungan Petani, impor produk hortikultura terus melaju. Sekjen Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Ikoptan) Soeryo Bawono
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Inria Zulfikar
Editor : Dara Aziliya
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

22 menit yang lalu
Bisikan Terbaru Target & Rekomendasi Saham BMRI

1 jam yang lalu
Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in PGN
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
