JAKARTA: Kementrian Pekerjaan Umum meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi DKI Jakarta agar mencermati, mengawasi dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota untuk kesejahteraan warganya.
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bambang Guritno mengatakan peran Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) DKI dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja usaha jasa penyedia jasa kontruksi dan tenaga kerja yang terlibat.
“Tugas LPJK selain mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jakarta juga meningkatkan kinerja perusahaan jasa penyedia kontruksi dan tenaga kerjanya agar tidak diambil alih oleh pihak asing,” katanya di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2012.
Menurutnya, kualitas dan kinerja perusahaan penyedia jasa kontruski dan tenaga kerjanya harus terus ditingkatkan karena dalam era globalisasi sekarang ini dapat diambil alih oleh perusahaan dan tenaga kerja dari luar negeri.
Bambang mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum secara nasional mencapai Rp62 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2012, yang tidak lama lagi akan ditambah Rp12 triliun dari APBN-Perubahan.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya berharap agar seluruh anggaran pembangunan infrastruktur tersebut dapat diserap oleh penyedia jasa konstruksi sehingga berperan sangat positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Sementara itu, Ketua LPJK DKI Jakarta Heru Panatas mengatakan lembaga yang dia pimpin beranggotakan unsur dari dari asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pakar, serta para tenaga kerja konstruksi.
“LPJK DKI siap mengawasi pelaksanaan pembangunan konstruksi infrastruktur di Jakarta agar tidak terjadi gagal bangunan. Sebab, tantangan terberatnya adalah meningkatkan kemampuan profesional penyedia jasa konstruksi dalam mengerjakan pekerjaan infrastruktur,” tegasnya.(msb)
