PROYEK INFRASTRUKTUR: Pembiayaan mentok, baru ditawarkan ke swasta

JAKARTA: Pemerintah mengakui masih banyak proyek infrastruktur yang diusulkan sebagai proyek public private partnership (PPP) tetapi tidak layak secara teknis maupun keuangan.Kepala Sub Direktorat Regulasi Kelembagaan dan Informasi Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas Gunsairi mengatakan minimnya proyek potensial yang ditawarkan menjadi salah satu penghambat minat investor terhadap proyek PPP tersebut.Menurutnya kebanyakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menawarkan proyek sisa. Dalam arti ketika APBN tidak mampu membiayai kemudian coba dimasukkan untuk mendapat pinjaman dan ketika ditolak baru ditawarkan ke swasta.“Prosesnya ini terbalik. Jadi usulan yang diterima ialah proyek yang sisa, tidak lebih dari 10 proyek yang betul-betul potensial yang ditawarkan kepada swasta,” ujarnya, Selasa 13 Maret 2012.Untuk itu, diperlukan adanya dukungan dari pemerintah secara langsung untuk meningkatkan kelayakan financial proyek misalnya melalui pengadaan tanah, jaminan infrastruktur, dukungan fiskal, termasuk sebagain konstruksi.Selain itu juga dibutuhkan aturan terkait viability gap fund (VGF) yang harus segera diimplementasikan untuk mendukung proyek yang dinilai tidak layak secara financial.Namun sayangnya, seringkali terkait proses pengadaan lahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga dan daerah seringkali terhambat akibat minimnya pendanaan. (ra)