JAKARTA: Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta harus mempertahankan kerja samanya dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta hingga masanya berakhir dan tidak terjebak pada masalah ketersediaan pasokan air baku.
Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementrian Pekerjaan Umum M. Rachmat Karnadi mengatakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra swasta sebagai solusi mengatasi masalah kesulitan finansial untuk membangun dan mengembangkan jaringan layanan air bersih.
“Perjanjian kerja sama dengan mitra swasta harus dipertahankan sampai masanya berakhir, kalau ada hal-hal yang dirasakan dapat merugikan salah satu pihak maka dilakukan renegosiasi hingga mencapai titik temu,” katanya di Jakarta Minggu, 4 Maret 2012.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak banyak terlibat dalam proses renegosiasi PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra karena apa yang tercantum dalam PKS business to business tidak ada yang bisa mengubah kecuali para pihak terkait.
Proses renegosiasi perjanjian kerja sama tersebut, lanjutnya, tidak masalah jika berjalan alot hingga memakan waktu yang cukup lama karena masing-masing pihak bertahan pada argumentasinya.
Rachmat menjelaskan manajeman PAM Jaya dan pihak mana pun agar dalam mencermati proses renegosiasi PKS tersebut tidak boleh terjebak pada asumsi mengenai air baku untuk Palyja yaitu dari Bendungan Jatiluhur dan air curah dari PAM Tangerang.
Menurutnya, tidak benar pihak Palyja merasa berat karena membeli air curah dari PAM Tangerang yang cukup mencapai Rp2.205 per m3, tetapi harga jualnya kepada konsumen hanya Rp1.050 per m3.
“Sebab, jumlah pelanggan dengan tarif yang kecil relatif itu hanya sedikit, sementara harga jual air bersih Palyja rata-rata mencapai Rp7.000 per m3, jauh di atas harga belinya dari PAM Tangerang,” ujarnya.
Corporate Communication Head Palyja Meyritha Maryanie sebelumnya mengatakan renegosiasi PKS dengan Palyja relatif lebih rumit karena item bahasannya lebih banyak dan sepesifik sehingga prosesnya lama, misalnya tentang air baku yang sebagian merupakan air curah dari PAM Tangerang.
“Palyja beli air curah dari PAM Tangerang seharga Rp2.205 per m3, belum termasuk biaya distribusinya, tetapi harga jualnya ke pelanggan tetap sama dengan operator lain Rp1.050 per m3. Hal seperti itu yang rumit dalam renegosiasi PKS,” ujarnya.
Direktur Utama Perusahan Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) Sri Widayanto Kaderi mengatakan renegosiasi perjanjian kerja sama dengan Aetra dan Palya yang mencakup banyak aspek antara lain teknis, investasi dan hukum yang perlu pembahasan secara menyeluruh.
“Namun, progres renegosiasi dengan Aetra lebih maju, telah memasuki pembahasan detail sejumlah pasal, setelah kesepakatan umumnya disetujui kedua belah pihak, Aetra dan PAM Jaya, sehingga kami harapkan awal April nanti hasilnya sudah ditandatangani,” katanya.
Dia mengatakan permasalahan PKS yang perlu dilakukan perubahan antara lain penerapan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, penurunan tingkat internal rate of ratio pada tingkat yang layak 14,68%.
Tidak ada beban shortfall berkaitan operasional secara penuh menjadi tanggung jawab mitra swasta, peningkatan target teknis dan standar pelayanan kerja sama, serta besaran sangsi dan penalti disesuaikan menjadi minimal sebesar dampak kerugian yang ditimbulkan.
Selanjutnya, setiap pendanaan proyek harus melalui persetujuan pihak pertama, pajak badan pihak pertama agar dimasukkan dalam first party primary requirement, setiap perubahan kepemilikan saham harus melalui persetujuan pihak pertama, dan aset disposal atau hasil penjualan aset menjadi milik PAM Jaya. (Bsi)
