TOL BANDUNG: Pencairan pinjaman tunggu lahan beres

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum harus menyelesaikan proses pembebasan lahan ruas tol Bandung Intra Urban Toll Road sepanjang 27,26 km sebelum mengajukan pinjaman kepada Japan International Coorperation Agency (JICA).Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono mengatakan usulan pinjaman sebesar US$150 juta sebetulnya telah dipersiapkan sejak dua tahun yang lalu namun hingga saat ini belum dapat teralisasi.Pasalnya, JICA mensyaratkan ketika loan sudah ditandatangani maka proses konstruksi harus segera dapat dilaksanakan sehingga pinjaman dapat benar-benar terpakai. Bila tidak, pemerintah Indonesia harus memberikan comitment fee kepada JICA.“Karena itu untuk menghindari hal tersebut (commitment fee) PU harus memastikan lahan sudah benar-benar siap baru loan diproses,” ujar Taufik di Gedung Kementerian PU, Selasa (14/02).Sebetulnya, nilai komitmen yang harus dibayarkan tersebut hanya sekitar 0,25% dari total pinjaman yang diajukan. Namun, sambungnya, bukan hanya persoalan seberapa besar nilai yang harus dibayarkan tetapi lebih pada komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalankan proyek.Menurutnya, peraturan yang dikeluarkan oleh JICA tersebut mulai diberlakukan sejak dua tahun yang lalu.“Kalau sebelumnya (pencairan pinjaman dan proses pembebasan lahan) paralel, seperti pada proyek-proyek pengerjaan ruas tol akses Tanjung Priok,” tuturnya.Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman baru, Kementerian PU harus benar-benar memperhatikan kesiapan pembebasan lahan, selain juga membentuk kelembagaan yang menangani proyek dan kesiapan design sehingga ketika pinjaman dikontrak, nilai yang diberikan dapat langsung dipergunakan.Sementara itu, Kasubdit Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum Herry Marzuki mengakui hingga saat ini proses pembebasan lahan ruas tol Bandung Inter Urban Toll Road belum dapat dilaksanakan sama sekali.Sebab, sambungnya, pembebasan lahan tersebut masih terkendala peraturan Badan Pertanahan Nasional No 2 tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.Di dalam peraturan baru tersebut, sebelum surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) dikeluarkan harus mendapatkan rekomendasi dari pemiliki lahan yang terdiri dari 22 instansi, sementara yang baru menyetujui hingga saat ini hanya sekitar 6 instansi.Herry sendiri belum dapat menargetkan kapan proses pembebasan lahan tersebut dirampungkan karena harus  menunggu rekomendasi dan persetujuan dari seluruh instansi tersebut baru proses pembebasan lahan dapat dimulai.“Yang pasti kalau rekomendasi sudah ada kami akan segera menyelesaikannya.”Panjang ruas jalan tol tersebut mencapai 27,26 km yang terdiri dari seksi Pasteur-Cileunyi 21 km dan Ujungberung-Gedebage sekitar 6 km sementara total lahan yang akan dibebaskan seluas 221 hektar sebab jalan dibangun sebagian besar dengan bentuk layang.Total dana pembebasan lahan sekitar Rp1 triliun. Kedua seksi tol tersebut dibagi dalam dua trace (tahapan pembangunan).Trace pertama Pasteur–Cileunyi mulai pintu tol Pasteur hingga Pusdai sepanjang 6 kilometer, dan tahapan kedua dari Pusdai hingga Cileunyi sekitar 15 kilometer.Begitu pun dengan ruas Ujungberung– Gedebage, trace pertama dibangun sepanjang 4 kilometer dari Ujungberung–Bypass (Soekarno- Hatta) dan 2 kilometer sisanya tahap dua dari Bypass hingga tol Padaleunyi.Ruas tol BIUTR ini merupakan salah satu dari tiga jalan tol yang akan dibangun di Bandung, Jawa Barat selain tol Cileunyi-Sumedang-Dawu dan Soreang Pasir Koja (Soroja).Namun sejauh ini baru Cisumdawu yang konstruksinya siap dimulai, sementara Sorojo masih dalam proses pembesan lahan. (Bsi)