JAKARTA: Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah menolak keputusan pemerintah pusat yang akan menutup keran ekspor seluruh jenis rotan mulai 1 Januari 2012.
Gubernur Sulteng Longki Djanggola menilai pemerintah pusat bertindak diskriminatif dan tidak adil terkait keputusan itu.
Menurutnya, larangan ekspor akan berdampak pada petani rotan karena hanya beberapa dari komoditas alam itu yang bisa terserap oleh industri mebel dalam negeri.
Berdasarkan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia, industri mebel dalam negeri hanya menyerap paling banyak delapan jenis rotan, dari yang ada di Indonesia mencapai 300 jenis.
“Lebih banyak jenis dan jumlah rotan yang tidak dibeli oleh industri dalam negeri. Kecuali, pemerintah pusat mau menjadi penyangga rotan nasional, maka tidak ada yang dirugikan,” jelas Longki, siang ini.
Dia juga menuturkan jika pemerintah tetap mau menyetop ekspor rotan, maka harus ada program yang memfasilitasi pembangunan industri hulu termasuk di dalamnya adalah dukungan pemasaran di dalam dan luar negeri.
Sulteng merupakan penghasil rotan terbesar di Indonesia, dengan volume produksi pada 2007 sebanyak 5.210 m3, lalu meningkat menjadi 9.288 m3 pada 2008 dan 11.121m3 pada 2009, dan tahun lalu mengalami penurunan menjadi 4.581 m3.
Gubernur Sulteng pernah mengirim surat tertanggal 6 September 2011 dan 31 Oktober 2011 kepada Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengharapkan agar ekspor rotan terus dibuka.
“Saya sudah kirim surat dua kali ke menteri. [Sekarang] terserah beliau-beliau saja,” jelas Longki.
Dalam surat tertanggal 31 Oktober 2011, Longki meminta agar ekspor rotan dapat dilakukan di seluruh pelabuhan pabean.
Menurutnya, usaha primer kebanyakan dilakukan oleh UKM di daerah penghasil rotan, sehingga jika dibatasi pelabuhan mana saja yang boleh melakukan ekspor rotan hal itu justru akan menghambat pemasaran hasil produksi rotan daerah tertentu di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang mengatakan petani, pengumpul, dan pedagang rotan di daerahnya belum siap jika pemerintah pusat menutup keran ekspor rotan.
“Rotan di Kalteng, banyak untuk kebutuhan kerajinan dalam hal ini adalah anyaman. Karena itu, perlu kesiapan yang baik terlebih dahulu, terutama industri kreatif,” paparnya.
Teras menuturkan Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar setahun untuk melakukan persiapan jika pemerintah memang ingin menutup keran ekspor rotan.
Gubernur Kalteng juga pernah menyampaikan surat kepada Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian di mana salah satu poin adalah meminta agar larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi ditunda dan dilaksanakan secara bertahap.
“Sejalan dengan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi rotan dan industri kerajinan rotan guna mempersiapkan diri dan membuat regulasi yang diperlukan,” tulis Teras dalam surat itu.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan penutupan keran ekspor seluruh jenis rotan mulai berlaku 1 Januari 2012 seiring dengan hampir tuntasnya perumusan regulasi itu oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan pada 30 November 2012 diharapkan paket kebijakan mengenai larangan ekspor rotan sudah ditandatangani pihak terkait.
Kebijakan dari Kementerian Perdagangan adalah melarang ekspor seluruh jenis rotan, menetapkan sistem resi gudang, dan terkait dengan angkutan rotan antarpulau.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI) Julius Hoesan mengatakan pihaknya dan Kementerian Perdagangan belum pernah secara resmi berkomunikasi terkait larangan ekspor rotan. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
