JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dengan regulator penerbangan Malaysia mengenai air service agreement ditinjau ulang karena tidak adil bagi Indonesia."Dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan dimungkinkan kerja sama bilateral dengan azas saling menguntungkan dan kesetaraan. Jika yang terjadi sebaliknya, pemerintah harus meninjau ulang kerjasama tersebut," kata Anggota Komisi V DPR KH. Abdul Hakim, Rabu.Menurutnya, kesepakatan antara regulator penerbangan Indonesia dan Malaysia ini tidak mengandung azas saling menguntungkan, sehingga harus ditinjau ulang.Sekjen Indonesia National Air Carier Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan kerja sama antar negara untuk penerbangan harus saling menguntungkan di kedua pihak."Dalam memorandum of understanding (MoU) air service agreement ini, kita dikasih kota-kota yang pasarnya tidak besar. Harusnya seimbang," tuturnya.Tengku menjelaskan sebelumnya pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah melakukan kesepakatan yang sama pada 2oo3, kesepakatan terbaru ini hanya penambahan karena dari sisi Malaysia, kapasitasnya sudah habis terpakai, sedangkan Indonesia kapasitasnya belum terpakai. "Belum habisnya jatah kapasitas terbang ke Malaysia ini karena penerbangan domestik kita saja masih banyak yang belum dijalani, bandara kita belum siap semua," kata Tengku.Bagi Tengku, Indonesia pasarnya besar sekali, dilihat dari kemampuan ekonomi yang makin baik. Hal ini menyebabkan negara-negara tetangga mengincar pasar penerbangan RI karena potensi dalam negeri masih besar, hanya 5o juta orang yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang pada setahun terakhir, sedangkan jumlah penduduk mencapai 23o juta."Singapura dan Malaysia melihat kita sebagai pasar berpotensi. Dengan demikian mereka menaikkan frekuensi kesini. Kita sendiri belum pakai ke Malaysia, tetapi ke Singapura sudah banyak terpakai," katanya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
