JAKARTA: Proyek pengerukan sungai, waduk dan kanal untuk mencegah banjir di Jakarta akan dimulai pada 2012, menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur pencairan dana bantuan dari Bank Dunia senilai Rp1,35 triliun untuk proyek tersebut.
Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekdaprov DKI Jakarta M. Tauchid mengatakan hambatan pencairan dana bantuan dari Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) segera diatasi dengan terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang baru.
“Proyek JEDI merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk menangani persoalan banjir di Jakarta, yang segera direalisasikan setelah rampung revisi peraturan pemerintah yang menjadi landasan hukum proyek itu,” katanya di Jakarta hari ini.
Dia mengatakan pemerintah baru-baru ini menerbitkan PP No.10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan atau Penerimaan Hibah sebagai pengganti dari PP No.2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah menyempurnakan PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah dengan menerbitkan PP No.30/2011 tentang Pinjaman Daerah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Februari 2011.
Seiring dengan rampungnya revisi 2 PP untuk mendukung proyek JEDI, yang juga disebut Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) itu akan dilakukan negosiasi antara pemerintah pusat, Pemprov DKI dan Bank Dunia mulai akhir bulan ini.
Tauchid mengatakan pihaknya berharap pada awal Desember 2011, proses negosiasi negosiasi paket pekerjaan proyek mencapai final dan kemudian hasilnya dibawa ke kantor pusat Bank Dunia untuk disetujui.
Dia mengharapkan persetujuan finalisasi paket pekerjaan proyek JEDI dapat diselesaikan pada Januari 2012 sehingga lembaga keuangan internasioal itu langsung mencairkan dananya.
Menurutnya, pinjaman dari Bank Dunia untuk proyek JEDI sebesar Rp1,35 triliun itu dibagi dua yaitu sebagai pinjaman pemerintah pusat Rp631 miliar atau 46,6% dan pinjaman Pemprov DKI Rp724 miliar atau 53,4%.
Dia mengatakan pihaknya berharap proses negosiasi dapat disepakati dan diputuskan paralel dengan proses finalisasi administrasi pinjaman dari Bank Dunia tersebut.
Dengan demikian, proses selanjutnya dapat segera dilaksanakan yaitu prakualifikasi dan pelelangan untuk menentukan pelaksana dari setiap paket pekerjaan, terutama lokasi yang bantarannya tidak dihuni warga.
“Program pemindahan masyarakat dari bantaran sungai bisa dikerjakan pada 2012 dan 2013, setelah dilakukan pendataan. Anggaran pemindahan mereka yang proyek JEDI sepenuhnya ditanggung Pemprov DKI,” jelasnya.
Sebanyak n 10 sungai yanga akan dikerug dengan dana pinjaman dari Bank Dunia meliputi sungai Grogol, Sekretaris, Krukut, Cideng, Pakin, Kali Besar, Ciliwung, Gunung Sahari, Sentiong dan Sunter.
Empat waduknya yaitu waduk Melati, Sunter Utara, Sunter Selatan dan Sunter Timur II serta satu kanal yang akan dikeruk yaitu Kanal Banjir Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan pihaknya siap mendukung program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementrian PU merevitalisasi sungai Pesanggrahan, Sunter dan Angke senilai Rp2 triliun pada 2011-2013.
“Pemerintah pusat menganggarkan untuk biya pelebaran dan pemasangan tiang pancang sheet pile sungai Pesanggarahan, Sunter dan Angke senilai Rp2 triliun, dan pemprov harus segera mengimbangi dengan pembebasan lahan,” katanya.
Menurutnya, Dinas PU DKI mengalokasikan dana sekitar Rp130 miliar untuk mengatasi 224 lokasi genangan air hujan, perbaikan saluran perkotaan, serta pengoperasian 78 unit pompa air bergerak dan 32 unit pompa permanen di 5 wilayah Jakarta. (ln)
