NUSA DUA, Bali: Pemerintah sejauh ini masih bertahan pada posisinya sebagai mediator dalam kisruh antara manajemen dengan ribuan pekerja PT. Freeport Indonesia, tanpa memihak siapapun.Namun, setelah kondisi Papua kondusif, pemerintah akan merenogosiasi kontrak tambang perusahaan emas dan tembaga AS tersebut untuk memperbesar keuntungan nasional.Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan perselisihan antara manajemen dengan serikat pekerja Freeport menyangkut kenaikan upah mulai mendekati titik temu.Serikat pekerja sejauh ini masih bertahan pada level US$4 per jam, lebih rendah dari tuntutan awalnya US$30 per hari, sedangkan manajemen US$3,09 per jam naik bertahap dari kesedian awal US$2,1 per jam.“Ada anggapan atau perkiraan pemerintah diam saja. Tentu tidak demikian, pemerintah bekerja karena ini sangat penting bagi Indonesia, karena menyangkut pertambangan yang luas dan karyawan yang banyak,” jelas dia dalam jumpa pers di sela KTT Asean 2011, hari ini.Namun, jelas Jero, posisi pemerintah hanya sebagai mediator dalam serangkaian perundingan bipartit kedua pihak yang bertikai tersebut. Intinya, lanjutnya, pemogokan pekerja harus dihentikan guna mengembalikan kegiatan produksi tembaga dan emas dari Freeport.“Kalau tidak beroperasi maka semua rugi. Pemerintah tidak dapat pajak, masyarakat Papua dan pekerja rugi, perusahaan juga rugi. (Karena pemogokan) perusahaan tidak dapat revenue kira-kira US$8 juta per hari. Dengan adanya revenue kan ada pendapatan pajak. Makanya jadi rugi berantai,” ungkapnya.Pemerintah, lanjut Jero, enggan dipersalahkan dalam pelaksanaan kontrak karya dengan Freeport, yang dianggap banyak pihak jomplang, karena itu dibuat puluhan tahun silam.Karenanya, secara perlahan dan bertahap, pemerintah akan menata ulang kebijakan pertambangan mineral dengan cara melakukan renegosiasi dengan kontraktor-kontraktor tambang, termasuk Freeport.“Renegosiasi dengan Freeport belum akan kami lakukan, tunggu kondusif dulu. Untuk kontraktor lainnya juga sedang dipersiapkan. Semua yang tidak rasional kami akan ajak perusahaannya untuk renegosiasi."Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjelaskan pemerintah saat ini pada posisi mendorong manajemen Freeport dan serikat pekerjanya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan segera melanjutkan perundingan bipartit guna mempercepat penyelesaian masalah.“Pola hubungan industrial di Papua punya kekhasan yg berbeda (dengan wilayah lain). Posisi pemerintah menunggu dan mendorong terjadi titik temu secepat-cepatnya sehingga menghasilkan kemanfaatan bagi semua pihak.” (21/Bsi)