Proposal KEK Marunda selesai akhir November

JAKARTA: Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda Jakarta, berikut pelabuhan laut dan infrastruktur pendukungnya, segera dilaksanakan setelah proposalnya masuk tahap finalisasi dan diperkirakan selesai akhir bulan ini.Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan tahap finalisasi proposal kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda diharapkan selesai akhir November 2011 sehingga dapat secepatnya dilaporkan kepada pemerintah pusat.“Dari seluruh persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI sudah siap hingga 80% sehingga telah memenuhi aturan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat,” katanya di Jakarta hari ini.Dia menjelaskan kendati proposal KEK bisa diserahkan kepada pihak pemerintah pada akhir bulan ini, tetapi Pemprov DKI harus tetap bersabar untuk mengetahui kepastian kelanjutan proyek yang dapat mendorong laju perekonomian di Ibu Kota.Sebab, lanjutnya, sikap sabar menerima kenyataan bahwa pembahasan secara intensif proposal KEK Marunda, baru dibahas secara intensif sekitar Februari atau Maret 2012.Kendati demikian, Fauzi optimistis proposal final KEK Marunda akan disetujui oleh pemerintah pusat, mengingat dari seluruh proposal KEK di Tanah Air baru baru proposal DKI Jakarta yang paling siap.Fauzi mengatakan penyusunan proposal KEK Marunda mendapat masukan dari berbagai ahli, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan pakar bidang perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti.Menurutnya luas kawasan yang rencana dijadikan KEK Marunda mencapai sekiar 3.200 hektare, terdiri dari 1.639 hektar  (ha) tanah daratan dan lautan seluas 1.561 ha.Dari total luas daratan tersebut, terdiri dari 803 ha sudah dilengkapi surat izin penunjukan dan penggunaan tanah (SIPPT), sebanyak 836 ha di antaranya berstatus lahan milik pemerintah pusat dan daerah, serta 66 ha milik swasta dan 737 ha milik perorangan.Sementara itu Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko mengatakan lahan milik pemerintah pusat dan daerah di lokasi rencana KEK terdiri dari 13 SIPPT yang dikeluarkan Dinas Tata Ruang DKI Jakarta.Lahan tersebut antara lain Kawasan Berikat Nusantara  seluas 117 ha, rumah susun sederhana milik (rusunami) seluas 41,8 ha, lahan milik PT Karya Tekni Utama seluas 3,5 ha, cagar budaya kuburan si Pitung 3,5 ha, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 37 ha dan makam Kapten Jongker sekitar 3.400 m2.Selanjutnya lahan milik Mabes TNI AL seluas 110 ha, waduk dan tempat pengelolaan sampah terpadu Marunda 76 ha, rumah susun sewa Marunda 35,3 ha, taman pemakaman umum (TPU) Malaka I seluas 52 ha, PT Liguna Usaha 2,2 ha, Multiland 26,2 ha..Wiriyatmoko menjelaskan 13 SIPPT yang keluar Dinas Tata Ruang DKI tidak seluruhnya menjadi bagian dari KEK Marunda dan akan disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di kawasan KEK antara lain menjadi pelabuhan pelengkap Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.Pelabuhan di lingkungan KEK, lanjutnya, harus menjadi pelabuhan internasional yang efisien dengan kegiatan bongkar muat tidak boleh memakan waktu terlalu lama sehingga berdampak pada harga produknya menjadi lebih mahal.“Untuk itu pintu masuk dan keluar kawasan KEK dan pelabuhan dibuat dua pintu dengan menggunakan akses jalan Jakarta outer ring road, dan rencana dibangun jalan layang tol di jalan pinggir Kanal Banjir Timur,” ujarnya. (Bsi)