Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Industri Kayu Terpuruk, Pemerintah Diminta Revitalisasi Aturan

JAKARTA: Pemerintah diminta merevitalisasi aturan untuk membangkitkan industri kayu Indonesia yang terpuruk.Wakil Ketua Bidang Hutan Alam APHI Nana Suparna mengatakan terpuruknya industri kayu dilihat dari tidak aktifnya para pemegang izin Hak Pengusahaan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 08 November 2011  |  19:33 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta merevitalisasi aturan untuk membangkitkan industri kayu Indonesia yang terpuruk.Wakil Ketua Bidang Hutan Alam APHI Nana Suparna mengatakan terpuruknya industri kayu dilihat dari tidak aktifnya para pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mencatat saat ini terdapat 80 juta ha hutan produksi. Dari total itu, hanya 28 juta ha yang dimiliki 303 pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 10 juta ha dimiliki 140 pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI), dan 10 juta ha dimiliki pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.  Menurut Nana, dari total 303 HPH, hanya separuhnya aktif. Sekira 150 HPH tidak aktif, artinya memegang izin tapi tidak ada aktivitas apapun dalam kawasan hutan. Arealnya lantas ditutup atau menjadi kebun dan tambang. Ini banyak terjadi di Kalimantan Tengah.Nana menjelaskan HPH-HPH itu tutup lantaran hasil produksi tidak menguntungkan lagi. Pendapatan penjualan kayu dari hasil produksi tidak menutupi ongkos produksi. “Kebanyakan tidak layak secara ekonomi karena luas HPH kecil. Sebelum Orde Baru luas HPH besar, sekarang kecil-kecil,” katanya di Jakarta hari ini.Tak hanya HPH yang mengandung masalah, pun begitu HTI. Nana menjelaskan banyak HTI tutup lantaran modal untuk membangun HTI terlalu besar. Biaya membangun HTI tiap satu ha yakni US$1.000 hingga US$1.500.Pengusaha tidak hanya membangun HTI, melainkan juga bangun infrastruktur lain seperti jalan penghubung. Masalah lain, tegakan di areal konsesi tidak boleh ditebang.“Lahan HTI sudah kami pisahkan dengan konservasi, tanaman kehidupan, dan lain-lain. Tapi, di dalam kawasan menanam masih ada tegakan yang tidak boleh ditebang. Lalu, kami mau tanam di mana?” katanya.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Pemasaran APHI David mengeluhkan ketiadaan perhatian pemerintah terhadap hutan tanaman. APHI mencatat dari total HTI 10 juta ha, sekira 4 juta ha adalah hutan tanaman.(api)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Gloria Natalia

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top