JAKARTA: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesai menengarai banyak penumpang bus Transjakarta kembali menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, akibat kualitas pelayanannya cendrung menurun.
Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan penumpang dari kelompok pengguna kendaraan pribadi mencapai sekitar 40,5% dari total penumpang bus Transjakarta cenderung meninggalkan angkutan umum bebas hambatan itu.
“Pelayanan busway Transjakarta yang terus menurun akan mendorong penumpang kembali menggunakan kendaraan pribadi,” katanya pada rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI yang dipimpin ketuanya Selamat Nurdin (F-PKS) di Jakarta hari ini.
Berdasarkan pemantauan Bisnis, kondisi bus Transjakarta memang memburuk. Selain pengemudi yang kurang cermat, sehingga penumpang kurang nyaman, interior bus juga banyak yang tak mulus lagi. Belum lagi, jembatan menuju halte yang bolong-bolong dan atap yang rusak. Di musim penghujan ini, penumpang bus terpaksa berbasah-basah karena fasilitas yang rusak itu.
Dia mengatakan dampak dari penurunan pelayanan bus Transjakarta akan terjadi seperti kasus penghapusan kereta rel listrik (KRL) AC Ekspres, dan diganti dengan KRL AC Commuter Line, dengan penurunan standar pelayanannya.
“Penghapusan KRL Expres menyebabkan banyak penumpang loyal kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang menurut pihak Polda Metro Jaya terlihat dari peningkatan hingga 20% jumlah kendaraan yang masuk Jakarta dari Bogor, Depok dan daerah lain,” ujarnya.
Menurut Tulus, pengelolaan busway Transjakarta belum dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena sampai sekarang belum dapat memperbaiki faktor waktu tunggu penumpang di halte.
Selanjutnya, jaminan keselamatan dan keamanan penumpang serta kenyamanannya, mulai dari sarana jembatan atau jalan menuju halte, kondisi halte serta selama di dalam armada bus Transjakarta.
“Aksesibilitas menuju halte, selain terlalu jauh dan terlalu panjang, sebagian diantaranya sudah rusah, ditempati pedagang kaki lima dan pengemis, serta menyulitkan bagi warga dengan keterbatasan khusus,” katanya.
Tulus mengatakan kelembagaan pengelola busway Tranjakarta yang masih sebagai badan layanan umum (BLU) menjadi salah satu penghambat bagi peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
Status kelembagaan BLU Transjakarta dan pimpinannya dari pejabat eselon tiga, menjadi salah satu penghambat untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum yang berwenang atas jalannya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin (F-PKS) mengatakan pihaknya mendukung proses peningkatan status kelembagaan buswa Tranjakarta dari BLU menjadi perusahaan daerah berstatus perseroan terbatas.
“Proses pembahasan rancangan peraturan daerah perseroan terbatas untuk Transjakarta mencakup antara lain mencakup skema bisnis dengan segala konsekwensinya, serta status seluruh aset yang dikelola sekarang,” ujarnya.
Selamat mengatakan Pemprov DKI perlu terus mendesak pemerintah pusat agar memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar gas (BBG) dan mendorong pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk memenuhi kebutuhan armada bus Transjakarta.
Kepala BLU Transjakarta Muhammad Akbar mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi penumpang bus Transjakarta akan dipasang closed circuit camera television (CCTV) di armada dan halte.
Perangkat elektronik itu, lanjutnya, untuk memperkuat sekitar 1.575 petugas di dalam armada bus yang beroperasi di 10 koridor serta 100 petugas di seluruh halte sarana transportasi bebas hambatan itu.
“Perangkat CCTV dan ribuan petugas keamanan dalam bus, tidak hanya mengatur penumpang dalam bus, tetapi juga memantau dan mengawasi keamanan dan kenyamanan para penumpang,” katanya. (ln)
