Kepemilikan lahan pertanian harus diatur segera

 
Yeni H. Simanjuntak
Yeni H. Simanjuntak - Bisnis.com 28 September 2011  |  18:34 WIB

 

JAKARTA: Rencana strategis perlu segera disusun untuk mengatasi kemiskinan petani dengan kepemilikan lahan yang terlalu kecil atau kurang dari 1 hektare (ha).
 
Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih mengatakan untuk menciptakan petani yang memiliki lahan lebih luas, pemerintah harus membuat rencana jangka panjang dalam mengatasi perpindahan dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan.
 
“Itu harus dibuat rencana matang untuk jangka panjang. Jangan dipaksakan petani keluar ke sektor jasa dan perdagangan," ujarnya kepada Bisnis, hari ini, menanggapi soal kehidupan petani miskin akibat kepemilikan lahan yang kecil.
 
Menurut dia, jika dalam jangka panjang sebagian besar petani berpindah ke sektor jasa dan perdagangan serta sektor lainnya, maka kepemilikan lahan petani semakin luas. 
 
Berbeda dengan saat ini, sebagian besar petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari 1 hektare, sehingga kehidupan petani belum sejahtera.
 
Menteri Pertanian periode 2004-2009 Anton Apriantono mengatakan jika tetap mengandalkan petani skala kecil, sulit untuk meningkatkan produksi pangan. 
 
Oleh karena itu, kata dia, perlu untuk membuat kawasan pangan skala luas yang terpadu atau sering disebut dengan food estate. Para investor, kata dia, diharapkan masuk ke food estate tersebut.
 
Menanggapi skema food estate, Bungaran menegaskan food estate tersebut harus dibuat mekanisme secara bisnis, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu seperti untuk menghambur-hamburkan anggaran negara. (arh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top