Audit manajemen utang LN akan diprioritaskan

JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memprioritaskan audit terhadap manajemen pengelolaan utang luar negeri yang selama ini belum banyak disentuh. Audit akan dilakukan mulai tahun depan.Usai mengucap sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua BPK masa
News Editor
News Editor - Bisnis.com 27 September 2011  |  17:52 WIB

JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memprioritaskan audit terhadap manajemen pengelolaan utang luar negeri yang selama ini belum banyak disentuh. Audit akan dilakukan mulai tahun depan.Usai mengucap sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua BPK masa jabatan 2011-2014, Hasan Bisri mengungkapkan komitmen BPK untuk melakukan audit terhadap utang luar negeri pemerintah. Menurut dia, selama ini BPK masih berkonsentrasi dalam melakukan audit terhadap pendapatan dan belanja negara, sedangkan utang belum banyak disentuh.“Yang jelas itu jadi komitmen BPK. Karena selama ini BPK masih terkonsentrasi pada belanja, pendapatan sebagian, utang belum,” ujar Hasan.Dia memaparkan selain dari pendapatan produk domestik bruto (PDB), utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam keuangan negara. Dengan begitu utang merupakan objek pemeriksaan BPK, baik utang luar negeri maupun dalam negeri.“Praktis [audit BPK] belum banyak menyentuh utang. Padahal pembiayaan negara itu selain dari pendapatan juga dari utang. Kita akan melakukan pemeriksaan secara bertahap,” katanya.Hasan menegaskan audit utang luar negeri akan menjadi prioritas BPK ke depan. “Karena utang kita sudah cukup besar dan kita akan melakukan pemeriksaan dan menilai sejauh mana manajemen utang itu dilakukan oleh pemerintah,” lanjut Hasan.Menurut dia, selama ini BPK hanya memeriksa kecocokan jumlah utang namun belum menganalisis manajemen penetapan dan pengelolaan utang. “Dulu ada beberapa pinjaman yang belum reconcile. Tapi pemerintah sudah melakukan perbaikan, jadi dari sisi jumlahnya saja sudah dikatakan wajar. Jadi kita tinggal periksa bagaimana manajemen utangnya,” ujar Hasan.Wakil Ketua BPK ini juga mengatakan belum bisa menentukan kapan proses audit terhadap manajemen pengelolaan utang akan dilakukan BPK. Menurutnya, perlu dilakukan survey pendahuluan dulu untuk menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk audit manajemen pengelolaan utang negara.  “Mungkin kita akan lakukan ke depan, tapi 2011 belum, mungkin 2012,” kata Hassan.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, utang luar negeri Indonesia per akhir Juni lalu tercatat sebesar US$ 68,45 miliar. Utang itu terdiri dari pinjaman bilateral US$ 35,86 miliar, multilateral US$ 22,62 miliar dan bilateral lainnya.(api)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Ana Noviani

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top