JAKARTA: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia akan memberikan jaminan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Jawa Tengah selama 21 tahun, menyusul telah ditandatanganinya kesepakatan pemberian jaminan oleh PT PII dan Kementerian Keuangan Jum'at kemarin.Pemberian jaminan akan diberikan jika terjadi ketidakmampuan penanggung jawab proyek dalam hal ini PT PLN dalam memenuhi kesepakatan kerjasama proyek senilai Rp30 triliun tersebut.Direktur Utama PT PII Sintya Roesli mengatakan pemberian jaminan selama 21 tahun rinciannya yakni 16+5 tahun, dimana 16 tahun berupa jaminan pada investor, dan pihak perbankan selama 21 tahun atau lima tahun tambahan diluar jaminan pada investor.Dia mengatakan nilai pemberian jaminannya sendiri akan ditanggung bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan, dengan kondisi first loss oleh PII, dengan jumlah tertentu yang dianggap memadai untuk penjaminan dan dapat diterima pihak swasta."Yang pasti, pemberian penjaminan baik yang sekarang maupun kedepan akan mengacu kepada Perpres No.56/2011, antara lain proyek feasible secara finansial, ekonomik, sosial dan environmental, serta diproses melalui proses tender yang kompetitif," ujarnya pada Bisnis hari ini.Dia menambahkan, sebenarnya untuk proyek pembangunan PLTU dengan kapasitas 2x1.000 M1 itu, penjaminan bersifat pasti dan otomatis diberikan setelah penandatangan kesepakatan diteken. Namun, penjaminan dapat dicabut jika project company tidak bayar fee penjaminan yang dibebankan pertahunnya.Sementara itu, penandatanganan kesepakatan sign off dokumen terkait pemberian jaminan proyek PLTU yang ditandatangani pekan kemarin, menjadi landasan kelanjutan pelaksanaan proyek, termasuk rencana kepastian pembangunan fisik proyek tersebut.Adapun inisal yang dilaksanakan yakni kesepakatan atas beberapa dokumen penjaminan yang terdiri dari Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement)antara PT Bhimasena Power Indonesia, unit bisnis yang dibentuk oleh konsorsium J-Power, Itochu dan Adaro sebagai pemenang lelang proyek, dengan Kementerian Keuangan dan PII, serta Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara PLN sebagai penanggung jawab proyek dengan Kementerian Keuangan, serta antara PLN dan PII.Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan salah satu showcase proyek public private partnership, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden No.56/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (juncto Perpres 13/2011), yang didukung penjaminan dari PII dan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Presiden No. 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.Proyek tersebut rencananya akan dibangun dengan kapasitas listrik sebesar 2 x1000 MW dengan perkiraan mulai beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada akhir 2016. Adapun nilai investasi proyek ini bernilai sekitar Rp 30 Trilyun dengan jangka waktu kontrak pembelian listrik dengan PLN atau Power Purchase Agreement (PPA) adalah 25 tahun dengan skema Build-Operate-Transfer (BOT). (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
