JAKARTA: Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Hatta Rajasa menghimbau Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Anggaran DPR segera melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Negara (RAPBN) 2012.
Pasalnya, sesuai amanat Undang-Undang, pembahasan RAPBN 2012 harus selesai sebelum berakhirnya masa sidang DPR pada akhir Oktober tahun ini.
"Saya menghimbau kepada kawan-kawan di Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai ujung tombak untuk mengajak DPR menyelesaikan itu, karena ini penting dalam menjaga APBN kita," ujar Hatta usai bertemu rombongan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Yukio Edano hari ini.
Menurut Hatta, penyelesaian pembahasan RAPBN merupakan kewajiban dan amanat Undang-Undang yang harus dijalankan pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif. "Sesuai UU, [RAPBN 2012] harus ada di Oktober 2011," katanya.
Hatta juga meminta pemerintah dan DPR memisahkan persoalan-persoalan yang tidak berkaitan langsung dengan RAPBN agar tidak mengganggu proses pembahasan RAPBN 2012 dan yang justru dapat merugikan kepentingan nasional. Hatta menambahkan, persoalan-persoalan konstitusional yaitu hak budget dan menyelesaikan APBN harus diutamakan.
"Spiritnya, saya yakin teman-teman di DPR juga berniat untuk menyelesaikan ini," tegas Hatta.
Kemarin, seluruh fraksi di Badan Anggaran DPR secara resmi memberhentikan pembahasan RAPBN 2012. Banggar menolak melakukan pembahasan RAPBN terkait polemik soal kewenangan Banggar DPR dalam pembahasan APBN.
Terkait pembahasan RAPBN, berdasarkan UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 pasal 107 ayat (1), Banggar DPR bertugas untuk membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
