LIPI ragukan efektivitas inpres hemat air dan energi

ekhawatiran muncul pada instruksi presiden soal penghematan air dan energi di lingkungan PNS, PNSD, BUMN, dan BUMD, yang mungkin saja tidak berjalan efektif seperti halnya kewajiban menggunakan 10% produk lokal daalam belanja BUMN dan instansi pemerintah.Seringkali itu dilanggar dan yang lebih membuat miris kita, pelanggaran itu tidak ada sanksi hukumnya. Boleh jadi wacana penghematan listrik dan air akan mengikuti nasib seperti Perpres tentang ketentuan 10% BUMN dan instansi pemerintah (wajib) membeli produk domestik, ujar dia hari ini.Menurut dia instruksi presiden soal penghematan sangat terlambat, karena baru didengungkan di pertengahan tahun. Kebijakan pemerintah yang mendadak tersebut mungkin saja merepresentasikan kekhawatiran pemerintah akan risiko lonjakan anggaran di paruh kedua tahun ini.Boleh jadi ini sebenarnya merupakan representasi bahwa pemerintah memandang akan ada risiko dari melonjaknya anggaran yang kemudian ini sebenarnya pengakuan dari pemerintah bahwa kemungkinan risiko terjadinya anggaran meleset sangat tinggi, katanya.Untuk itu, kata dia, perlu ada mekanisme sanksi dan penghargaan, serta sosialisasi yang jelas untuk bisa menyukseskan program tersebut. Hal itu untuk menghindari terulangnya pengabaian instruksi presiden oleh aparatur negara, seperti pada implementasi Inpres No.10/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri. (faa)