JAKARTA: Kamar Dagang Indonesia menilai pertumbuhan industri manufaktur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya di lapangan. Wakil Ketua Bidang Industri, Teknologi dan Riset Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bambang Sujagat menolak jika data BPS dijadikan acuan untuk menilai pertumbuhan industri manufaktur nasional."Kita harus hati-hati melihat data tersebut, kenyataan riil menunjukkan, pasca ACFTA banyak industri yang produktivitasnya terpukul," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.Pertumbuhan industri mesin listrik dan peralatan serta industri logam, lanjutnya, lebih banyak ditunjang oleh proyek pemerintah seperti kebutuhan untuk pembangunan pembangkit listrik."Itu bukan karena ada peningkatan perdagangan, menurut saya hanya sementara karena kebutuhannya didorong oleh pengeluaran pemerintah," tegasnya.Bambang menegaskan daya saing industri nasional tidak akan membaik selama iklim usaha dalam negeri tidak diperbaiki."Biaya bunga yang 6%-7% lebih tinggi dari negara tetangga, serta biaya logistik yang lebih besar hingga 9% membuat industri kita sulit bersaing," jelasnya.Tugas pemerintah, tambahnya, adalah mendorong perbaikan infrastruktur dan menekan biaya perbankan tersebut."Sementara swasta meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi, tetapi tanpa pemerintah melakukan fungsinya tidak akan cukup," ujar Bambang.(yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru