JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menargetkan bisa segera menggandeng seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan BPK guna menerapkan audit elektronik keuangan (e-audit).
Anggota IV BPK Ali Masykur Musa mengatakan untuk BUMN, telah ada nota kesepahaman terkait dengan e-audit tersebut dengan sembilan BUMN antara lain Pertamina, PLN, Antam, Krakatau, Pelindo, dan Angkasa Pura.Tak ada target [jumlah BUMN yang digandeng untuk e-audit tahun ini], kata Ali menjawab pertanyaan wartawan di gedung BPK hari ini.Tidak adanya target untuk BUMN tersebut, ujarnya, karena yang dilakukan merupakan bagian dari tugas rutin dan mempermudahkan untuk membuat pusat data. Dengan demikian BPK bisa setiap waktu mengetahui perkembangan keuangan setiap BUMN."Ini merupakan bagian dari tugas rutin. Ini mempermudahkan untuk membuat pusat data, kata Ali.Seperti diketahui BPK membuat pusat data yang akan digunakan unuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik atau disebut dengan e-audit. Untuk itu, akan dibuat hubungan data yang link and match antar lembaga negara temasuk pemerintah dan pihak lain yang mengelola keuangan negara dengan BPK.Pemantapan pemeriksaan BPK yang berbasis e-audit itu diharapkan mampu mendorong pencapaian strategi pembangunan yang ditetapkan pemerintah.(yn)
