JAKARTA: Suara tentangan terhadap rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum juga surut malah sebaliknya dan bahkan ada yang menilainya sebagai pembohongan publik. Anggota Komisi VII DPR Ismayatun mengatakan pihaknya pesimistis rencana pengaturan BBM subsidi yang saat ini sedang dikaji pemerintah secara menyeluruh akan benar-benar efektif dalam penghematan subsidi anggaran negara. Dia menilai tawaran yang diajukan pemerintah dalam rencana tersebut malah akan lebih menyengsarakan rakyat. Rencana ini sama saja dengan pembohongan publik. Saya tidak setuju, kalau ingin menaikkan harga BBM subsidi ya jangan dialihkan ke Pertamax. Rakyat bisa makin tersiksa jika harus membeli pertamax yang harganya terus naik, ujar Ismayatun kepada Bisnis hari ini. Menurut dia, jika ingin menghemat subsidi BBM subsidi, maka pemerintah menyiapkan opsi lain yang lebih efektif dan mudah penerapannya seperti mendukung dan memfasilitasi konversi dari premium ke bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum. Jika pemerintah nantinya tetap mempertahankan opsi yang sudah disiapkan yakni pembatasan BBM subsidi pada mobil berpelat hitam, maka potensi penyalahgunaan BBM oleh angkutan umum akan timbul. Selain itu, migrasi pelat angkutan umum dari yang berpelat hitam ke pelat kuning dikhawatirkan bisa menjadi sumber korupsi baru untuk pihak-pihak terkait. Politisi fraksi PDI-P ini juga menyoroti dari kesiapan SPBU dan infrastruktur pendukung terkait pengaturan BBM subsidi yang masih belum siap. Ismayatun mengatakan pemerintah seharusnya memberikan kepastian bantuan kepada pengusaha SPBU untuk melengkapi dan menyempurnakan SPBU guna mendukung rencana tersebut. Jangan hanya sebatas bicara ingin membantu. Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan wiraswasta nasional minyak bumi dan gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi sudah meminta agar pihaknya diberi kepastian hukum terkait jalannya rencana tersebut.Sampai saat ini baru ada komitmen sebatas omongan kalau pemerintah akan membantu mempermudah penyediaan dana untuk penyempurnaan infrastruktur. Tapi komitmen resminya belum ada, kata Eri. Eri menyebutkan dari total 720 SPBU yang tersebar di Jabodetabek saat ini sudah ada sekitar 80% yang sudah menjual BBM non subsidi. Dari total 720 SPBU, lanjutnya, ada sekitar 21 SPBU yang masih harus melakukan investasi baru dengan menambah tanki khusus untuk Pertamax.Terkait peningkatan harga pertamax, pengamat industri perminyakan Kurtubi memperkirakan kalau harga pertamax di Indonesia bisa terus merangkak naik hingga ke level Rp9.500 per liter akibat tren peningkatan harga minyak dunia yang tahun ini diperkirakan bisa mencapai angka US$110 per barel. Sesuai dengan RDP dengan Komisi VII, pemerintah saat ini sedang diminta melakukan kajian menyeluruh terhadap rencana tersebut. Jika nantinya disetujui DPR, maka pengaturan BBM subsidi diberlakukan kepada mobil pelat hitam dan subsidi BBM akan diberikan kepada seluruh transportasi pelat kuning, angkutan logistik umum, kendaraan roda dua, roda tiga, dan nelayan dengan wilayah penerapan secara bertahap pada akhir kuartal pertama tahun depan mulai dari Jabodetabek. Pada saat RDP dengan Komisi VII bulan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menjelaskan perkiraan penghematan BBM subsidi 2011, jika dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah sebesar 2,11 juta kiloliter atau setara dengan Rp3,80 triliun. Angka itu didapat dari penghematan BBM jenis premium sebesar 3,24 juta kl atau setara Rp5,38 triliun. Dikurangi dengan permintaan solar yang sebesar 1,13 juta kl atau setara Rp2,03 triliun.(yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru