Petani tolak rencana pembebasan 30 pos tarif

Ketua Harian Dewan Kedelai Nasional Benny A. Kusbini menegaskan rencana pembebasan bea masuk produk pertanian merupakan tanda bahwa pemerintah tidak pro pertanian dan kesejahteraan petani. "Pemerintah pro terhadap kemiskinan," tegasnya kepada Bisnis di Jakarta hari ini.Dia menilai pemerintah tidak memiliki gran strategi pembangunan pertanian yang jelas. "Pemerintah sangat reaktif dan panik melihat kenaikan harga beberapa produk pertanian akhir-akhir ini," katanya.Menurut dia, rencana pembebasan tarif bea masuk dan memperbesar impor bukan solusi yang tepat. Justru, kata Benny, upaya yang dilakukan pemerintah ini semakin meningkatkan ketergantungan Indonesia untuk impor produk pertanian. Dia mengatakan jika satu negara sudah tergantung pada impor maka dengan mudah untuk dikendalikan oleh importir.Di sisi lain, tambah Benny, dengan rencana ini maka semangat petani untuk bercocok tanam menjadi menurun. Menurut dia, hal ini akan berakibat mengancam target swasembada pangan. Menurut dia, pemerintah tidak dapat begitu saja membebaskan hampir 30 pos tarif. Dia mengatakan beberapa hal dapat dibebaskan seperti bahan baku pakan ternak yang memicu kenaikan harga pakan dalam negeri. "Namun, tidak semuanya dibebaskan," tegasnya.Benny menyatakan pemerintah semestinya introspeksi diri dengan melakuan perbaikan infrastruktur di sejumlah sentra pertanian. Selain itu, katanya, pemerintah segera menurunkan kredit subsidi bunga, menyiapkan prasarana paska panen. Benny menyatakan saat ini di sejumlah penghasil bawang merah, kedelai, padi, dan sejumlah komoditas lainnya harga jualnya jatuh karena masuknya produk pangan impor.Dia mengatakan selama ini saat terjadi panen, justru di pasar dibanjiri produk impor dengan harga lebih murah. Petani, katanya, makin terdesak karena selalu merugi. Sementara itu, ungkapnya, saat masuk masa tanam tiba-tiba saja pupuk menghilang dan jika ditemukan di pasaran, harganya sangat tinggi.Sekali lagi impor itu bukan pilihan. Potensi di dalam negeri belum dimaksimalkan tapi sudah buru-buru akan menerapkan pembebaasan tarif bea masuk, keluhnya.Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Rahmat Pambudy menyatakan pemerintah tidak berpihak kepada petani terkait dengan rencana ini. "Jelas saja importir yang akan diuntungkan. Di negara-negara yang berbasis pertanian, bea masuk diberlakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri," katanya.Dia mengatakan pembebasan bea masuk akan lebih menguntungkan importir dibandingkan para petani dan konsumen. Rahmat menyatakan rencana pemerintah ini hanya akan menimbulkan kerugian bagi negara. Dia memperkirakan kerugian pemerintah akibat impor beras mencapai Rp1,5 triliun, nilai ini masih akan membengkak jika ditambah dengan komoditas pangan lainnya yang saat ini masih impor seperti gandum. Dia menyatakan upaya pemerintah untuk antisipasi krisis pangan justru berpotensi melemahkan semangat petani untuk tetap menanam tanaman pangan. Jika hal ini terjadi, katanya, ketergantungan impor akan semakin tinggi dan makin membebani keuangan negara.Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menegaskan rencana pemerintah untuk membebaskan bea masuk impor dipastikan akan menurunkan semangat petani. Ini semua kebijakan reaksioner. Dengan bea masuk diberlakukan saja para petani selalu merugi dan tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan bea produksinya. Apalagi jika nanti rencana pembebasan bea masuk diterapkan, tegasnya.Dia mengatakan pemerintah seyogianya dapat lebih bijak untuk menghadapi permasalahan pertanian. Jangan sampai, katanya, satu kebijakan diambil dengan mengorbankan petani.Sementara dalam program-programnya pemerintah selalu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apa iya, cara seperti ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, apa bukan malah sebaliknya? tanyanya.(yn)