MALANG: Pertumbuhan akuntan publik dalam beberapa kurun waktu terakhirmenunjukkan tren peningkatan meskipun relatif tipis.
Sekjen Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) Kementerian Keuangan Triyanto mengatakan jumlah akuntan publik pada 2008 mencapai 877 dan menjadi 903 atau meningkat 2,9% pada 2009 kemudian menjadi 928 atau naik 2,5% hingga akhir 2010.Dia menambahkan bahwa profesi akuntan publik masih mempunyai pasar potensial yang terbuka luas diantaranya perusahaan terbuka (PT), perusahaan pengerah dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun, perbankan, reksa dana, perusahaan dengan aset atau omset Rp50 miliar atau lebih, BUMN, BUMD, dan perusahaan daerah, entitas penerima kredit bank, dana kampanye, hibah, hingga wajib audit bagi peserta lelang dengan pagu anggaran tertentu.Rencananya BPK memberikan kewenangan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, kata Triyanto pada Sosialisasi dan Training of Trainer (ToT) International Financial Reporting Standard (IFRS) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kemarin.Terkait IFRS, akuntan publik akan mempunyai sejumlah peluang dan tantangan antara lain terkait penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang konvergen dengan IFRS yang rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 2012, penerapan International Standard on Auditing (direncanakan diterapkan pada 2012, untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun 2011), serta liberalisasi jasa Akuntansi di ASEAN pada tahun 2015 (ASEAN MRA Framework on Accountancy telah ditandatangani pada 25 Agustus 2008).Sementara itu, Ketua Pelaksana Sosialiasi dan Trainer IFRS Sri Wibawani mengatakan sosialisasi akan IFRS tersebut sangat penting mengingat tuntutan pelaporan keuangan sekarang harus merujuk pada standar internasional. IFRS merupakan standar pelaporan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang go public, tambah dia.Dengan begitu, ujarnya, kemampuan mengaplikasikan dan menganalisis IFRS merupakan sebuah keharusan. IFRS, menurutnya, akan membutuhkan tenaga ahli akuntan publik yang memahaminya. Untuk itu sosialisasi ini sangat penting bagi mahasiswa dan dosen. Karena IFRS memiliki standar yang lebih rumit dibandingkan PSAK.Sebagai negara anggota G-20, Indonesia, kata dia, harus mulai mengkonvergensi IFRS pada 2011-2012 ini. Untuk itu kami berinisiatif mengenalkan IFRS ini lebih awal kepada publik, terutama kalangan sivitas akademika dan praktisi akuntansi publik, jelasnya. (ln)
