JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada jajaran kabinet untuk melakukan sembilan langkah solusi untuk stabilitasi ketersedian pasokan dan harga pangan nasional dengan pendekatan dari hilir ke hulu.
Langkah itu sebagai respons dari persoalan pangan di dalam negeri dan krisis pasokan pangan di dunia yang mendorong sejumlah negara yang memiliki tradisi pengekspor pangan menghentikan kebijakan ekspornya.Pernyataan itu disampaikan Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna soal penanganan pangan di Istana Presiden pada hari ini.Kesembilan langkah itu, meliputi, pertama intervensi pemerintah salah satu bentuknya melakukan operasi pasar untuk mengendalikan komoditas pangan agar stabil di pasar, seperti beras dan minyak goreng.Kedua, kebijakan fiskal khusus untuk perdagangan pangan dari sisi impor ataupun ekspor agar pasokan dan harga pangan bisa terpenuhi dalam kondisi yang wajar. Hal ini, lanjutnya, terkait dengan keringanan bea masuk dan PPN agar komiditas menjadi lebih terjangkau di pasar dalam negeri dan terjaga pula dari sisi ketersediaannya.Ketiga, memastikan pasokan di pasar domestik dapat terpenuhi, termasuk langkah mengimpor komoditasnya dalam jumlah optimal untuk memenuhi tujuan tersebut. "Impor untuk komoditas pangan tertentu dalam keadaan krisis itu tidak ditabukan. Itu bagian dari solusi untuk mengatasi krisis."Keempat, memastikan cadangan pangan di tangan pemerintah, termasuk pada BULOG berada dalam posisi yang kokoh dan kuat sehingga menepis spekulasi di pasar. Kelima, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dalam negeri dengan semua pendekatan termasuk dengan memperkuat sisi riset dan pengembang mutu. Keenam, mendorong gerakan ketahanan pangan lokal dan keluarga. Dalam hal ini, menurut Presiden, keluarga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk komoditas secara mandiri, seperti menanam sayur, tomat, cabe hingga mengembangkan ternak lele di lingkungan rumah.Ketujuh, mencegah penyelundupan dan penimbunan komoditas pangan dengan pendekatan penegakan hukum dan pendekatan budayanya.Kedelapan, agar meningkatkan analisa data oleh BPS dan prediksi musim dan cuaca oleh BMKG agar program pertanian pangan yang dikembangkan benar benar di dasarkan pada pijakan yang terukur dan akurat."Ramalan atau prediksi produksi pangan harus akurat, jangan over optimistik. Semua tolong gunakan metodologi yang tepat. Tolong turun ke lapangan lebih intensif agar apa yang kita ramalkan akan lebih akurat," ujarnya lagi. Kesembilan, Membuat kebijakan untuk pengamanan lahan pertanian dari perubahan peruntukan dan akuisisi yang tidak terkiat dengan kegiatan pertanian. Dalam hal ini, ungkapnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Land Security dengan tujuan tidak boleh terjadi pengalihan fungsi lahan yang tidak terkendali."Ini harus dipastikan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk mengamankan lahan-lahan pertanian ini karena lahan itu faktor produksi yang paling asasi. Pertanian, kapital nya tanah," ungkapnya lagi.(yn)
