Warteg harus dibina sebelum dipajaki

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta tidak pantas memungut pajak restoran bagi warung Tegal (wartegal) karena selama ini belum melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melayani pelanggan kelas menengah ke bawah itu.
Sekretariat Redaksi
Sekretariat Redaksi - Bisnis.com 11 Desember 2010  |  02:29 WIB

JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta tidak pantas memungut pajak restoran bagi warung Tegal (wartegal) karena selama ini belum melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melayani pelanggan kelas menengah ke bawah itu.

Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin Jaya) Nasfi Burhan mengatakan pihak pemprov selain tidak memberikan pembinaan secara baik, juga kurang memfasilitasi mereka dengan kemudahan mendapatkan air bersih yang lebih murah.

Pemprov tidak pantas memungut pajak jasa boga atau restoran sebesar 10% kepada warteg yang selama ini tidak pernah dibina dan bahkan telah menjadi ojek pungutan resmi dan tidak resmi dari sejumlah oknum dari tingkat rukun tetangga hingga kecamatan, katanya di Jakarta hari ini.

Dia mengatakan warteg sebagai UMKM belum mendapatkan haknya berupa pembinaan dan bantuan kemudahan akses permodalan yang selama ini di janjikan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.

Pengelola warteg secara mandiri menjalankan usahanya yang sebagian besar hanya dengan modal harian sekitar Rp500.000-Rp1 juta, belum termasuk pungutan resmi dan liar hingga dua sift pada pagi dan sore hari mencapai sekitar Rp20.000 per warteg per hari.

Kalau warteg sudah dibinaan secara baik, disediakan tempat yang layak dan air bersihnya cukup tersedia, barulah pantas kalau warteg dipungut pajak, ujarnya.

Nasfi juga mengingatkan bahwa pajak restoran yang rencana diberlakukan kepada warteg itu sudah pasti akan dibebankan kepada pelanggan dengan menaikkan harga makanannya menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

Padahal, sebagian besar pelanggan warteg dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang budget makannya rata-rata di bawah Rp10.000 per sekali makan. Bagi mereka kenaikan harga sekitar Rp1.000-Rp2.000 per sekali makan itu cukup membaratkan, ujarnya.

Menurut dia pajak restoran untuk warteg di Jakarta yang ditunda pemberlakuannya agar dipermanenkan untuk meringkankan beban biaya hidup masyarakat kelas menengah ke bawah, baik pengusaha wartek, pelayan dan konsumennya.

Sebelumnya Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan draf rencana pemberlakuan pajak restoran untuk warteg sudah ada di mejanya dan belum ditandatangani karena pertimbangan adanya keberatan dari pihak pengelola warteg.

Rencana penangguhan itu disampaikan gubernur di kantornya baru-baru ini seusai menerima perwakilan dari pedagang warteg yang tergabung dalam Koperasi Pedagang Warteg yang menyatakan keberatan atas pemberlakuan pajak jasa boga terhadap usahanya.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Arif Susilo sebelumnya menyatakan pihaknya akan mengutip pajak restoran kepada pemilik warteg mulai 1 Januari 2010, sehingga akan ada peningkatan perolehan pajak daerah dari sektor pajak restoran mencapai Rp50 miliar per tahun.

Pengenaan pajak itu, lanjut dia, sudah disetujui DPRD DKI Jakarta dengan mangacu Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Berlaku untuk seluruh rumah makan dengan omzet Rp60 juta per tahun atau Rp5 juta per bulan atau Rp167.000 per hari.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top