Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto melakukan tranformasi pada tiga BUMN Karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan bernama Agrinas. Lantas, apakah swasembada pangan bisa terwujud dengan adanya Agrinas?
Ketiga BUMN Karya tersebut di antaranya Virama Karya yang berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.
Keseriusan Prabowo membentuk Agrinas juga ditunjukkan dengan digelarnya rapat pembentukan BUMN baru tersebut dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana pada Senin (24/3/2025).
Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah membahas strategi dan rencana kerja perusahaan yang akan segera dijalankan.
“Tadi soal Agrinas ya, dibahas persiapannya dari Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, semua paparan tadi sudah siap untuk melaksanakan yang sudah direncanakan,” kata Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025).
Lebih lanjut, Zulhas memerinci bahwa salah satu proyek utama yang akan dilakukan Agrinas adalah pengembangan 20.000 hektare budi daya ikan di Pulau Jawa serta pembangunan 1 juta hektare perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga
Dari total 221.000 hektare lahan sawit yang dikelola Agrinas Palma, kata Zulhas, sekitar 145.000 hektare memerlukan perbaikan, sedangkan sisanya masih berupa lahan kosong yang akan ditanami baru.
Selain itu, akan didirikan enam hub pangan guna mengurangi ketergantungan pada satu perusahaan penyedia pakan.
Selain sektor perikanan dan perkebunan, Agrinas juga akan membangun fasilitas Rice Milling Unit (RMU) untuk penggilingan beras serta mesin penggilingan jagung guna meningkatkan produksi pangan nasional.
Sementara itu, terkait dengan pendanaan, Zulhas menegaskan bahwa Agrinas tidak akan mendapatkan suntikan modal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, Agrinas akan menjadi bagian dari Danantara, sehingga modal awalnya berasal dari dividen lembaga pengelola investasi nasional tersebut.
"Agrinas itu kan nanti akan jadi bagian Danantara. Itu (PMN) mungkin tidak dari Kementerian Keuangan. Nanti kita lihat dividen yang kita terima dari BUMN ini. Jadi kami analisa dan sesuai kriteria kita, pada intinya kami Danantara sebagai induk Agrinas kami diminta selaraskan semua kegiatan agar sesuai dengan visi misi pencipta lapangan kerja, dan melihat hal itu sebagai hal yang positif ya," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Danantara sebagai induk Agrinas akan memastikan semua kegiatan perusahaan selaras dengan visi dan misi penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan Zulhas berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp8 triliun yang akan disuntikkan melalui PMN kepada Agrinas.
“Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa alokasi PMN senilai Rp8 triliun untuk Agrinas sudah ada di APBN 2025 sehingga bukan merupakan anggaran baru. Hanya saja, imbuh dia, saat itu belum dialokasi untuk BUMN yang mana.
“Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk [dan] menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” tutupnya.
Swasembada Pangan
Terpisah, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut masih terlalu dini untuk menilai apakah Agrinas bisa efektif mewujudkan ambisi swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu swasembada pangan.
“Karena itu, belum bisa dinilai apakah akan bisa efektif dan tidak mewujudkan ambisi swasembada pangan Prabowo,” kata Khudori kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).
Khudori menuturkan bahwa Agrinas bergerak di tiga sektor, di antaranya sawit, perikanan, dan pangan. Jika merujuk yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir, sambungnya, apa yang dilakukan dengan Agrinas saat ini berbeda dengan langkah-langkah sebelumnya.
“Sebelumnya Erick kan mengelompokkan BUMN berdasarkan fokus atau bidangnya. Ini justru berbeda. BUMN yang bergerak di pertanian dan pangan kan sudah ada beberapa, seperti Bulog, lalu beberapa BUMN yang digabungkan di ID Food, BUMN yang digabungkan di Holding PTPN III, dan PT Pupuk Indonesia,” ujarnya.
Namun, khusus untuk Agrinas Pangan, Khudori menilai pemerintah ingin mendorong agar ada BUMN berada di hulu untuk mengurus pangan seperti padi, jagung, hingga kedelai.
“Sejauh ini BUMN yang masuk di hulu menanam tanaman perkebunan, seperti sawit, teh, kopi, kakao atau tebu,” tuturnya.
