Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan bahwa serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) ternyata mengganggu layanan perpajakan.
Dia menjelaskan serangan ke PDN hingga down tersebut membuat layanan registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) warga negara asing (WNA) menjadi terhambat.
“Terkait dengan pelayanan kepada wajib pajak memang ada satu yang mengalami hambatan, yaitu layanan registrasi NPWP secara online untuk wajib pajak PMA, termasuk wajib pajak orang asing,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Suryo menjelaskan insiden tersebut membuat DJP terkendala melakukan validasi nomor paspor saat memproses registrasi NPWP WNA melalui sistem.
“Karena dalam proses ini kami harus melakukan validasi nomor paspor mereka dan hal itu ada di layanan imigrasi. Dampaknya pada akses kami untuk validasi data dengan data imigrasi,” jelasnya.
Namun demikian, Suryo memastikan bahwa data di Direktorat Jenderal pajak aman, juga layanan lainnya tidak terganggu dengan adanya serangan ransomware itu.
Baca Juga
“Sampai saat ini kita coba cek dan teliti, tidak ada data di Direktorat Jenderal Pajak yang terdampak dengan ransomware yang kemarin sempat menyerang Pusat Data Nasional,” tutur Suryo.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI memprioritaskan pemulihan data pelayanan publik, imbas serangan Ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN).
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI Usman Kansong mengatakan bahwa sudah ada 5 tenant atau organisasi pemilik data yang pulih pada hari ini.
"Kita prioritaskan pemulihan pelayanan publik dan hari ini sudah ada 5 tenant yang pulih, pertama imigrasi Kemenkumham, LKPP layanan Sikap, Kementerian Marves layanan perizinan event, Kemenag si halal, dan [website] Kota Kediri, ASN digital," kata Usman saat Konferensi Pers di Kominfo, pada Rabu (26/6/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan telah mengutamakan pemulihan, dengan jumlah tenant Kementerian/Layanan yang punya data back-up jumlahnya ada 44 tenant.
Kemudian, dia berharap bahwa hingga akhir bulan nanti semoga akan ada 18 tenant yang bisa diperbaiki atau di-recovery.
"Kita berharap setiap hari bertambah tenant atau kementerian/lembaga yang pulih, dan pada akhir bulan ini bisa 18-an di-recovery," ujarnya.
Dia mengatakan Kominfo, Telkom, BSSN dan intansi terkait terus berupaya melakukan pemulihan secara cepat agar pelayanan publik dan akses publik ke kementerian/lembaga tidak terganggu.
Adapun, BSSN menyatakan telah bekerja sama dengan semua lembaga terkait, termasuk dengan Bareskrim Polri untuk berupaya keras melakukan recovery.
