Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, anggaran program makan siang gratis mesti berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurutnya, sumbangan dana dari swasta untuk program populis tersebut tidak memungkinkan.
"Kalau makan siang gratis pasti dari APBN, masa dari swasta," ujar Bahlil saat ditemui usai menghadiri Sidang Terbuka Doktoral Eks Menperin Saleh Husin di Universitas Indonesia, Sabtu (24/2/2024).
Kendati menggunakan APBN, Bahlil mengeklaim program makan siang gratis berpotensi menciptakan investasi baru. Misalnya, investasi di bidang peternakan sapi perah untuk penyediaan susu gratis.
"Makan siang gratis itu investasi yang pertama soal susu. Sapi pasti buat investasi," ungkapnya.
Selain peluang investasi di sektor peternakan sapi perah, menurut Bahlil, program andalan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran itu bakal menciptakan daerah ekonomi baru di sektor pangan.
"Terus bagaimana penciptaan-penciptaan kawasan pertumbuhan baru dengan pangan di daerah-daerah. Akan ada 45.000 dapur yang disiapkan kalau tidak salah," ungkapnya.
Baca Juga
Sementara itu, mantan wakil presiden Jusuf Kalla menilai rencana penggunaan APBN 2025 untuk program makan siang gratis menjadi urusan dari pemerintah dan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
"Itu urusan pemerintah dan DPR lah," ujar Jusuf Kalla saat ditemui dalam kesempatan yang sama.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (23/2/2024), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sebagaimana diketahui, proyeksi kebutuhan anggaran tersebut mencapai Rp400 triliun. Meski demikian, Airlangga tidak menyebutkan berapa besaran anggaran yang akan tercantum dalam APBN pertama setelah Jokowi lengser.
“Masuk [program makan siang gratis dalam APBN 2025],” jawab Airlangga ketika ditanya wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/2/2024).
